Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

“ADANYA DISKRIMINASI RASIAL YANG DIRASAKAN ORANG PAPUA OLEH HEGEMONI KEKUASAAN NEO-KOLONIALISME

 


PENDAHULUAN

Dari pandangan (kosmologi) kehidupan politik Bangsa Papua, tentunya kita menemukan untaian cinta pada relung-relung hati orang Papua yang terdalam, yang selalu ada pengharapan datangnya “zaman bahagia”, dimana penantian akan sebuah massa berakhirnya penderitaan dan nyanyian pagi kemerdekaan dilantunkan. Inilah kerinduan yang kian membarah dan hiudp dalam sanobari setiap Orang Asli Papua.

Secara harafia, ungkapan pikiran atas asas politik perjuangan Bangsa Papua, tentunya kerinduan akan datangnya masa “pembebasan” di suatu saat nanti, tak akan pernah luntur sedikitpun di dalam hati, benak dan doa-doa Orang Asli Papua. Hal ini pun telah menjadi landasan kesadaran dari gerakan mula-mula yang malah melahirka sebuah gerakan revolusi gerilya bersenjata di Papua pada era 960-an untuk melawan masuknya kolonialisme wajah baru oleh Negara Indonesia di Tanah Papua. 

Jika kita mencoba memahami spirit “ideologi pembebasan” dari latar belakang perjuangan pembebasan, yang kelangsungannya semakin dikuatkan dengan pengalaman kekerasan dan penderitaan yang tiada tara. Dimana kisah kekerasan dan penderitaan itulah yang semakin mendorong transformasi kultus kargo (Perjuangan batin) menjadi perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua yang kita kenal dengan perjuangan “Organisasi Papua Merdeka” tahun 1964 – saat ini. 

Dari penindasan neo-kolonialisme Negara Indonesia di wilayah teritori Bangsa Papua Barat, seharusnya mereka sadar, malu dan mengakui bahwa kebebasan hidup dan nasionalisme Orang Asli Papua telah dijajah oleh mereka tanpa ada sedikit pun rasa keadilan yang setimpal ketika merka pernah juga berjung untuk bebas dari penindasan kolonialime Negara Belanda sebelum proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia 17 Agustus 1945. 

Hegemoni kekuasaan kolonialisme Negara Indonesia sangat serakah dan berkepentingan dalam mengeruk kekayaan di tanah Papua, yang juga tidak lepas dari adanya kepentingan imperialis barat (Kapitalisme Amerika, Inggris, dll) itu sendiri. Dan demi kepentingan ekonomi tersbut, telah menyebabkan adanya perlakuan penindasan kolonialisme Negara Indonesia yang sangat diskriminasi atas hak hidup Orang Asli Papua dan hak kebebasan bernegara Bangsa Papua sesuai kedaulatan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat pada 01 Desember 1961.

DISKRIMINASI RASIAL YANG DIRASAKAN ORANG ASLI PAPUA 

Demi kepentingan ekonomi di Tanah Papua, Indonesia berhasil menduduki Papua secara paksa lewat peristiwa Aneksasi 01 Mei 1963 yang tidak lepas dari politik praktisnya bersama Amerika dan Belanda pada Perjanjian New York dan Roma pada tahun 1962. Setelah itu Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia telah ditandatangani secara sepihak oleh Indonesia pada 07 April 1967, sehingga PEPERA 1969 adalah murni dimenangkan oleh Negara Indonesia dengan pendekatan Militerisme yang keji di seluruh wilayah Tanah Papua Barat sebagai bentuk perlakuan paksa, RASIS dan kejam untuk menguasai wilayah Bangsa Papua. 

Peristiwa diatas adalah bukti awal yang paling kuat bahwa Orang Asli Papua sudah dianggap bodoh dan terkebelakang ketika nasib kedaualatan bangsa Papua dibicarakan secara sepihak semenjak Aneksasi 01 Mei 1963 – saat ini. Pada hal ini adalah bentuk dari diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Negara Indonesia bersama Amerika dan Belanda kepada Bangsa Papua hanya karna kepentingan Sumberdaya Alam yang kaya-raya di Papua. 

Dan lebih parah lagi ketika berlakunya UU Otonomi Khusus Tahun 2001 yang sama sekali gagal untuk membangun kehidupan Orang Asli Papua diatas Tanah Papua itu sendiri. Karena sampai saat ini, kasus pelanggaran HAM berat dimana-mana terjadi, serta penindasan ruang-ruang ekonomi pasar Orang Asli Papua semakin ditindas secara sistematis. Dan juga pembunuhan slow genocida terhadap Orang Asli Papua yang terjadi secara sistematis atas pelayanan kesehatan yang menelan banyak korban; MIRAS, HIV, KB, Mutilasi dan Korban Tabrak lari di seluruh Tanah Papua adalah bentuk pembunuhan structural yang kejam, seakan kehidupan Orang Asli Papua adalah hewan buruan Kolonialisme Indonesia setiap hari.

Selain kepentingan ekonomi di Papua, sudah jelas bahwa kolonialisme Indonesia belum menganggap orang Papua itu sederajat dengan status manusia di Indonesia dan Manusia lainnya dimuka bumi ini. Hal ini dimana, Negara Indonesia sendiri memiliki perlakuan kolonialistik penjajah untuk dipraktikan secara sistematis dan strukturalis terhadap Orang Asli Papua. Persoalan tersebut, bisa kita lihat pada Catatan rasisme dan diskriminasi yang dialami oleh pelajar dan mahasiswa Papua yang berkota study di seluruh wilayah Indonesia lainnya, seperti Exodus Pelajar dan Mahasiswa Papua yang kembali dari luar Papua akibat Rasisme 2019.

Belum lagi ditambah pembungkaman aktivitas ruang demokrasi, serta kekerasan yang menyuarakan aspirasi Orang Papua sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ini, karena hukum Indonesia berlaku RASIS terhadap setiap Orang Asli Papua ketika mencari keadilan atas hak hidup, hak berpolitik dan hak berdemokrasi. Kita bisa melihat berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang kian terus terjadi, namun sama sekali tidak ada keadilan hukum yang berpihak untuk kemanusiaan dan keadilan yang semesitnya Orang Papua dapatkan, seperti kasus Biak Berdarah, Waemana Berdarah, Paniai Berdarah, Jayapura Berdarah, Nduga Berdarah dll.Serta kriminaliasi pasal makar atas Tahanan Politik Rasis 2019 yang kian mengkarat di balik terali besi tanpa penegak hukum yang adil. 

Semua ini adalah bukti kuat bahwa besar perlakuan diskriminalisasi rasial atas Orang Asli Papua oleh Hegemoni Kekuasaan Neo-Kolonialisme Negara Indonesia akan selalu ada dan tidak akan pernah berakhir ketika penndasan Kolonialisme Indonesia masih berlaku di Tanah Papua.

SARAN DAN SOLUSI

Kini tragedi demi tragedi diskriminasi dan kekerasan yang terjadi pada orang Papua tentu saja akan menambah luka. Luka yang menjadi tak mungkin tersembuhkan. Luka tersebut justru akan menjadi borok. Di tengah penderitaan yang tanpa henti dalam pendudukan negara ini, rakyat Papua akan selalu merindukan datangnya “zaman pembebasan”. Melanjutkan kekerasan berarti meneguhkan tekad rakyat Papua untuk terus dan terus memanjatkan doa kemerdekaan. (I Ngurah Suryawan).

Dan semua tindakan atas kebebasan manusia dan martabat bangsa akan menjadi aktivitas politik yang sadar untuk melawan bentuk-bentuk kekerasan dan penindasan kolonialisme Negara Indonesia di Tanah Papua.

Jadi solusinya, ialah Perebutan kembali Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua Barat sesuai kedaulatan perjuangan Pembebasan Bangsa Papua Barat yang sudah Merdeka pada 01 Desember 1961. Maka dengan itu, seluruh Orang Asli Papua harus sadar, bersatu, bangkit dan lawan semua bentuk dusta penindasan tersebut secara terstruktur di seluruh pergerakan rakyat yang ada. Kalau tidak ada perjuangan dan perlawanan, maka jangan harap kalau perlakuan diskriminasi rasial terhadap Orang Asli Papua akan berakhir. 

Jayapura, 28 November 2020 ( posko eksodus Jayapura).


Post a Comment

0 Comments