Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

“KEBERADAAN UU OTSUS HANYA MENYUBURKAN KEKERASAN HAM DAN PEMUSNAAN ORANG ASLI PAPUA”

 

DOC:POSKO EKSODUS.


 
Gertz Clifford dalam bukunya yang berjudul, Politik Kebudayaan menyatakan “Kalau Banga Indonesia tidak pandai mengelola keanekaragaman etnik, Budaya, dan Solidaritas Sosial, maka Indonesia akan pecah menjadi Negara-negara kecil. Apabila potensi Sosio-Kultural itu tidak dikelola dengan baik, besar kemungkinan akan melahirkan pergesakan kulturual yang berujung pada ketidak stabilan politik dan disintegrasi bangsa (1993).

Ternyata apa yang dituliskan oleh Gertz Cilfford dalam bukunya, telah menggambarkan secara langsung bahwa Negara Indonesia sangatlah majemuk dan tidak memiliki landasan berbangsa dan bernegara yang kuat secara ideology karena persoalan setiap wilayah di Indonesia untuk menjadi apa yang namanya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah seubah cita-cita politik yang masih jauh dari kenyataan berbangsa dan bernegara satu.

Kenyataan diatas, telah terbukti secara nyata bahwa wilayah Timur Leste sudah terpisah dari Negara Indonesia dan meredeka secara berdaulat pada tahun 1999. Belum lagi wilayah-wilayah lain seperti Mayarakat Aceh (GAM), Maluku (GAM) dan Papua (OPM) yang ingin memisahkan diri dari wilayah territorial Negara Indonesia karena memang berbeda secara politik, ras dan latar belakang paham nasionalisme untuk bernegara satu dengan Negara Indonesia.

Rata-rata wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri dari Negara Indonesia memang sangat mendasar dari latar belakang perjuangan politik mereka dengan perjuangan politik banga Indonesia itu sendiri. Contoh paling sederhana ialah perjuangan Rakyat Papua untuk bebas dan merdeka penuh sesuai kedaulatan sejarah politik bangsa Papua yang sudah berdeka pada 1 Desember 1961, namun kepentingan kolonialisme Negara Indonesia dan Negara-negara Imperialis di Papua sehingga secara administrasi wilayah Papua mengalami illegal ransfer atau yang dikenal dengan sebutan Aneksasi Paksa 1 Mei 1963 – saat ini.

Sampai saat ini status kedaulatan bangsa Papua masih diklaim sebagai bagian dari wilayah territorial Negara NKRI dengan berbagai muslihat dan tipu daya politik yang membutahkan generasi Papua untuk memisahkan diri sesuai kedaulatan sejarah politik perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Kita bisa lihat dimana lahirnya UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (OTSUS) di Papua adalah bentuk dari dalang politik Indonesia yang tidak lain ialah menjah dan menjah bangsa Papua secara territorial, sedangkan manusia dan alamnya tetap dimusnahkan demi kepentingan ekonomi – politik Negara Indonesia itu sendiri. Ini adalah penindasan neo-kolonialisme NKRI terhadap Bangsa Papua.

Secarah politik, OTSUS lahir untuk meredam isu Papua merdeka yang tidak pernah surut dari landasan ideology pembebasan atas kedaulatan kemerdekaan bangsa Papua pada 1 Desember 1961. OTSUS juga lahir sebagai bentuk dari upaya-upaya Negara Indonesia untuk menguasai ruang-ruang ekonomi orang Asli Papua yang dapat dilihat dari adanya pemekaran wilayah kabupaten dan proponsi di Papua hingga mengakibatkan perpindahan penduduk yang sangat massif, mengakibatkan termarjinalisasnya Orang Asli Papua di Tanahnya sendiri. Ini adalah monopoli ruang-ruang sosio-ekonomi yang sama sekali menindas Orang Asli Papua tanpa kita sadari.

Dalam praktik-praktik penindasan kolonialisme Negara Indonesia di Papua, OTSUS adalah mesin atau system yang sangat ampuh untuk menguasai wilayah-wilayah Papua secara terstruktur dan menghilangkan perjuangan rakyat Papua untuk berjuang merebut kembali kedaulatan kemerdekaan bangsa Papua secara perlahan. Kita bisa melihat hal ini, dimana 19 Tahun OTSUS berjalan malah menimbulkan konflik-konflik territorial yang berdampak pada kekerasan HAM dimana-mana, pemusnahan Orang Asli Papua secara genocida, dan suburnya perpindahan penduduk yang kian meningkat di Papua, sedangkan eksploitasi tambang dan perampasan lahan semakin subur begitu saja oleh kepentingan Negara Indonesia dan Paman Sahan di Papua.

Sendius Wonda dalam bukunya yang berjudul Jeritan Bangsa Mengatakan, Otonomi Khusus solusi final masalah Papua yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dan beberapa orang terdidik Papua yang kemudian dikeluarkan melalui UU No. 21 Tahun 2001. Namun dalam implementasinya tidak sesuai degan urat nadi dan napas dari Otonomi Khusus itu sendiri. Undang-Undang Otonomi Khusus sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan masalah, tetapi Otsus itu sendiri telah menjadi masalah. Sulitnya ialah masalah tidak pernah menyelesaiakan masalah. (2009:127). Sementara Sofyan Yoman dalam bukunya yang berjudul OPM megatakan “Latar belakang ramainya pemekaran Kabupaten/Kota dan Provinsi di tanah Papua Barat yang liar dan tidak terkendali ini ialah murni kepentingan Politik, Ekonomi, Keamanan dan Proses Pemusnahan Etnis Melanesia secara Struktural dan Sistemati (2010).

Melaui UU OTUSUS, terkesan pemeintah Indonesia hanya berupaya menguasai Tanah Papua kemudian merencanakan pemusnahan Orang Asli Papua dan menggantinya dengan penduduk transmigrasi dari Tanah Jawa maupun wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Kedatangan transmigrasi yang dalam jublah besar hanya untuk mendiami Tanah Papua. Kemudian mereka merampas semua ruang-ruang social, ekonomi dan politik Orang Asli Papua secara terstruktur dan sistematis.

Pada pandangan reflektif dari diskusi-diskusi kami Exodus Pelajar dan Mahasiswa Nduga Se – Indonesia tentang lahirnya UU OTSUS dan dampak buruknya, ialah dimana sangat terlihat jelas bahwa Negara Indonesia memiliki Dua macam operasi kejahatan menindas Orang Asli Papua secara nyata di Papua, yaitu “adanya Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi yang sangat massif , terpolah, terstruktur dan sismtematis telah menunjukan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan Negara Indonesia untuk menghilangkan Orang Asli Papua di tanahnya sendiri.”

Contoh-contoh kongkrit yang bisa kita lihat secara nyata dari adanya pemusnahan Orang Asli Papua akibat UU OTSUS oleh Operasi militer dan Operasi Transmigrasi ialah Konflik Kemanusiaan di Nduga (2018 – saat ini), Intan Jaya, Timika, Yahokimo, dan seluruh pelanggaran HAM Berat di Era OTSUS ini malah pelakunya adalah aparat TNI-POLRI itu sendiri. Tetapi Negara tetap diam tanpa melakukan penegakan hukum dan HAM di Papua. Contoh paling dekat dengan kami Exodus ialah 4 korban jiwa yang diembak mati oleh peluruh aparat pada saat 23 September 2019 di Expo-Waena Jayapura, dan sampai saat ini sama sekali tidak ada keadilan hukum yang berpihak untuk melindungi kemanuiaan kami Orang Asli Papua di Negara Indonesia ini.

Belum lagi contoh-contoh pemusnahan Orang Asli Papua secara terpolah oleh pendekatan system genocida seperti korban meninggal akibat tabrak lari, kerajunan makanan, kematian bayi-bayi akibat gizi buruk, peningkatan angka kematian yang memburuk di rumah-ruma sakit Umum Negeri maupun suasta, dan mati karena MIRAS dan HIV yang sangat terstruktur kejahatannya.

Kesimpulannya, UU OTSUS sama sekali tidak berdampak positif bagi Orang Asli Papua, dan tentunya sebagai Orang Asli Papua kita dapat menilai bahwa Sesungguhnya “Keberadaan UU OTSUS di Papua hanya Menyuburkan Kekerasan HAM Dan Pemusnaan Orang Asli Papua itu sendiri.

HASIL DISKUSI  POSKO EKSODUS 2019

Jayapura, 03 November 2020

~ YERRI T

Post a Comment

0 Comments