Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

“Pemilihan Kepala Daerah Adalah Ancaman Bagi Kesejahteraan Rakyat, Bangun Partai Alternatif Rakyat Miskin, dan Boikot PILKADA”.

 

Dok: pembebasan, bangun partai alternatif.


Pernyataan Sikap.!

—Peserta Pemilu Dari Partai Borjuis dan Independen: Sama-Sama Membangun Ilusi.

Telah secara bersama kita melihat pengalaman rakyat ketika sudah waktunya datang pemilu, baik pelmilihan presiden, pemilihan legeslatif/DPR,DPD, dan MPR, dan pemilihan kepala daerah/Gubernur dan Walikota/Bupati. Selalu jadi korba segala muslihat gelap maupun terangan-terangan oleh elit nasional dan lokal, yang punya dan berada pada partai politik borjuis. Anggota partai seperti PDIP, GOLKAR, GERINDRA, NasDEM, PKS, DEMOKRAT, PERINDO, PPP, dan seterusnya. Atau kerja sama antar partai dan mengusung paslon kandidatnya, tidak satu pun yang bisa dan dapat dipercaya. Apalagi kita menitipkan nasib rakyat kepada mereka/partai borjuis yang ada, layaknya mengharapkan musim salju di daerah katulistiwa. Kenapa? Dari setiap periodisasi sudah banyak fakta yang dapat dijadikan bukti, yakni: mengutamakan kepentingan partai borjuisnya, pro pemodal (nasional dan internasional), dan mengamankan kepentingan antar elit politik, ketika sudah berada di pemerintahan.

Daerah yang melaksanakan PILKADA serentak tanggal 9 Desember 2020 sebanyak 270, terdapat 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Indonesia Timur seperti provinsi Maluku Utara, Maluku, Gorontalo, dan Sulawesi Utara juga memilih kepala daerah. Empat provinsi tersebut ada 6 kota dan 16 kabupaten. Diantaranya; Manado, Gorontalo, Bitung, Tomohon, Tidore, dan Ternate. Sedangkan kabupaten adalah Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolmong Timur, Bolmong Selatan, Bone Bolango, Pohuwato, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Halmehera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahers Barat, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu.

Ada calon kandidat dari beberapa daerah terdapat partai pengusung dan maju secara independen. Namun apakah peserta pemilu independepen akan lebih baik ketimbang mereka yang dari partai pengusung? Dalam konteks Indonesia, peserta independen hanya sekedar bahan promosi penyelenggara pemilu dan jadi bahan olok-olokan peserta pengusung partai borjuis. Walaupun ia punya kemampuan membuat jutaan dalih/alasan dengan dasar kepentingan dan kesejahteran rakyat. Dan dimungkinkan menang dalam pemilu, hanya akan membuntuti kebudayaan politik borjuis yang sudah lama berkembang di pemerintahan.

Totalitas parlemen dikuasai oleh elit yang pro modal. Diantara mereka terjadi perebutan kursi, terus ada konflik kepentingan, bahkan sesama internal anggota partai borjuis sekalipun terjadi hal serupa. Maka ketika dapat dukungan suara dari massa yang tidak sadar, dengan mudah dan kapan saja berkhinat. Sehingga keduanya sama-sama kembali membangun ilusi untuk rakyat.

—Rakyat Jadi Miskin Karena Ulah Pemerintah

Upaya rejim untuk menciptakan lapangan kerja sebagai jawaban atas situasi saat ini berakhir pada kebentuan. Melalui beberbagai kebijakan, rejim selalu memberi ruang sebesar-besarnya para pemodal internasional/imprialisme untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Fenomena ini memberi jawaban kongkrit atas kebentuan tersebut. Dan, memberi gambaran atas lemah, tidak produktif, dan miskinnya kapitalis/pemodal nasional dan lokal Indonesia agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Yang  bisa dilakukan oleh mereka hanya sebatas menanamkan saham atau bagi-bagi jatah dari manipulasi hasil kerja rakyat dari berbagai sektor industry milik imprialis.

Secara nasional, presentase rakyat yang mengalami kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pada bulan Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau 26,42 juta orang. Jika dibandingkan presentase jumlah kemiskinan bulan September 2019 sekitar 0,37 persen, maka meningkat 1,63 juta orang. Maluku Utara, ada sekitar 86,37 ribu orang miskin dan 550,2 yang menganggur.

Tahun 2015, AMAN Maluku Utara melakukan pemetaan daerah-daerah yang direncenakan area pertambangan, yaitu; Sula 97 ijin tambang, Halmahera Utara 66, Halmahera Selatan 57, dan beberapa daerah lainya. Hal serupa, riset dari JATAM/Jaringan Advokasi Tambang 2019, daratan 3,1 juta hektar ini terdapat 313 ijin usaha pertambangan dengan luas konsesi 1 juta hektar. 

Hampir seluruh daratan Maluku Utara akan ditambang. Itu belum termasuk ekspansi industri kelapa sawit dan kehutanan. Bagaimana nasib petani dan nelayan? Tidak akan ada satu pun dari elit pemerintah, pasangan calon bupati/wakil dan wali kota/wakil kota mampu menjawab. Karena siapa pun terpilih akan menjalankan UU pro kapitalis/pemodal, yakni Omnibus Law/Cipta Kerja. Beberapa elit politik lokal seperti Muhammad Jufri, Muhammad Auli Armaiyn, Dr.Ir. Hasan H. Doa, MT, Alien Mus, Hong Fince Hongarta, Arine Yusiana Roba Putri, DR.H. Muhammad Kasuba, Rusmin Latara, Hein Namotemo, Achmad Hatari, dst.., turut mengambil bagian dalam pemberian ijin tersebut.

— Golput Adalah Jawaban Rakyat Terhadap Elit Pemerintah Indonesia

Partisipasi rakyat, mahasiswa, pemuda, dan pelajar dalam aksi beberapa bulan terkahir ini kerap mendapatkan tindakan represif oleh aparat (TNI-Polri). Ketika massa aksi anti UU Omnibus Law/Cipta Kerja berbagai daerah di Indonesia mendapatkan respon yang berlebihan dan sampai berujung pada pemenjaraan. Pada titik ini, banyak menyita perhatian publik atas merosotnya kualitas demokrasi, terutama soal kebebasan berekspresi. Amnesty Internasional Indonesia mencatat satu tahun masa kepemimpinan Jokowi dan Ma’ruf, ada 6.645 orang ditangkap saat aksi menolak UU Omnibus Law/Cipta Kerja, 14 ditangkap dengan tuduhan menyebarkan berita bohong, dan 404 luka-luka karena tindakan represif aparat di 19 provinsi. 

Berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti 1965-66, peristiwa pembataian Talangsari 1989, penembakan mahasiswa Tisakti 1998, penculikan dan penghilangan 23 (Wiji Tukul, dkk.) 1997-1998, Tragedi Semanggi I dan II 1998-1999 tidak ada titik terang dari Negara atau pemerintah mau menyelesaikan. Begitu pula dengan West Papua, hanya menyisakan luka dan beban sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Puluhan bahkan ratusan ribu rakyat Papua dibunuh, disiksa, ditangkap, diperkosa, dipenjara tanpa proses hukum yang jelas. 

Pemilihan Kepala Daerah/PILKADA tinggal terhitung beberaja jam lagi dilaksanakan. Rakyat kembali dihadapkan pada pilihan tak ada yang memiliki program-program mampu menjawab tuntutan rakyat atas masalah demokrasi dan kesejahteraan, miskin jejak dalam membela kepetintangan rakyat. Sama sekali tak ada yang baru. 

Kami menyarankan agar petani, nelayan, buruh, pemuda, mahasiswa, dan pelajar tidak memilih partai dan calon bupatai dan wali kota yang kurup, pintar mengumbar janji, partai yang menipu rakyat, yang satu barisan dengan para pelanggaran HAM, yang anti kebebasan berkumpul, berkeyakinan dan berpendapat, yang memecah belah rakyat dengan memainkan sentiment agama, yang tidak dikendalikan militer, dan yang dekat dengan kepentingan capital/modal. 

Untuk itu, golput adalah pilihan yang terbaik, masuk akal, ilmiah dan paling demokratis. Ketimbang memilih dari pasangan calon kepala daerah yang ada. Rakyat dan seluruh kelompok/elemen golput, perggi lah ke Tempat Pemungutan Suara/TPS. Dan gunakan hak pilih kalian untuk merusak kertas suara. Apakah dapat dikenai sanksi? Jawabanya: Tidak.! Karena golput adalah hak warga Negara yang dilindungi Undang-Undang. 

Selain itu, kami menyerukan agar setiap kelompok demokratik, pembela HAM, lingkungan, masyarakat adat, LGBT, jurnalis, buruh-tani, dan seluruh kaum muda untuk terus melakukan konsolidasi dan menyatukan diri dalam wadah persatuan. Wadah persatuan seperti apa? Persatuan yang menghormati perbedaan pendapat, yang menghargai gagasan ilmiah, objektif, progresif, dan revolusioner. 


Hormat diberi.!


Salam Pembebasan Nasional.!


Medang Juang, 08 Desember 2020.

Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional

Ketua Kolektif Wilayah Maluku Utar

Post a Comment

0 Comments