Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

POSKO UMUM EXODUS MAHASISWA PAPUA: “KAMI MELAWAN LUPA ATAS KASUS PELANGGARAN HAM BERAT PANIAI BERDARAH 08 DESEMBER 2014

Aksi: posko  mahasiswa korban Rasis 2019.


Setiap peristiwa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kekerasan militeristik Negara Indonesia di Tanah Papua selalu saja tidak berujung pada proses penyelesaian perkarnya sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Jika ada upaya-upaya penegak hukum yang dilakukan, tetap saja ada usaha menghalangi proses hukum (obstruction if justice) dalam penanganan pascaperistiwa yang bisa kita pahami bersama bahwa adanya aksi mengaburkan fakta dan memperlambat proses penegakan hukum atas perkara-perkara pelanggaran HAM berat tersebut. 

Kenyataan diatas dapat kita lihat pada salah satu contoh kasus hari ini, ialah kasus Paniai Berdarah 08 Desember 2014 lalu. Dimana sudah enam tahun (08 Desember 2014 – 08 Desember 2020) berlalu, kasusnya masih simpang siur oleh jaksa dan penegak hukum di Indonesia ini. Padahal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), penyidik Markas Besar (Mabes) Kepolisian RI, Mabes TNI, pihak gereja, dan pemerintah sudah turun melakukan investigasi dan mengumpulkan data di lapangan, namun hingga menjelang enam tahun berlalu, pelaku penembakan belum diadili.

Dan terkesan Negara Indonesia menutup mata atas kekerasan kemanusiaan yang dilakukan oleh represitas aparat TNI yang bertugas saat itu. Sehingga jelas-jelas adanya system otoriter oleh Negara Indonsia yang berwajah kolonialis dan militeris di Tanah Papua.

KRONOLOGIS SINGKAT PANIAI BERDARAH

Berdasarkan laporan Amnesti Internasional, tragedi Paniai Berdarah bermula ketika ratusan warga Papua berkumpul di dekat markas militer dan polisi setempat, di kota Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Mereka saat itu hendak melancarkan protes. 

Demonstrasi itu merupakan respons warga atas dugaan pemukulan 11 anak Papua oleh personil militer sehari sebelumnya. Ketika para pengunjuk rasa mulai melemparkan batu dan kayu ke sekitar gedung¬ tersebut, pasukan keamanan mulai menembaki kerumunan pengunjuk rasa menggunakan peluru tajam, yang pada akhirnya menewaskan empat orang pelajar.

Keempat orang yang ditemukan tewas diterjang timah panas aparat itu adalah Apius Gobay, 16 tahun, tertembak di perut; Alpius Youw, 18 tahun, tertembak di pantat; Simon Degei, 17 tahun, tertembak di rusuk kiri; sementara Yulianus Yeimo, berusia 17 tahun, terdapat luka peluru di perut dan punggung.  Paling sedikit 17 orang lainnya juga terluka akibat terkena tembakan atau bayonet oleh anggota pasukan

keamanan.

TANGGAPAN KOMNAS HAM DAN DEWAN ADAT PAPUA

Selama melakukan penyelidikan, TIM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi sebanyak 26 orang. Kemudian, meninjau TKP di Enarotali Kabupaten Paniai, dan memeriksa berbagai dokumen, diskusi dengan ahli, dan berbagai informasi yang menunjang pengungkapan. Berdasarkan hasil penyelidikan itu, menurut Taufan, disimpulkan bahwa anggota TNI yang bertugas pada saat peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai, diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab.

Menurut Komnas HAM menetapkan peristiwa penembakan di Paniai, Papua, yang terjadi pada 7-8 Desember 2014 sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan keputusan itu diambil berlandaskan hasil penyelidikan tim ad hoc yang telah bekerja sejak 2015. Tim telah memeriksa 26 orang saksi, mengkaji dokumen, meminta pendapat ahli, dan meninjau lokasi kejadian di Enarotali, Kabupaten Paniai.

Sedangkan Dewan Adat Papua (DAP) versi Kongres Masyarakat Adat Papua III di Biak meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengintervensi penuntasan kasus penembakan yang menewaskan empat remaja di Kabupaten Paniai dan melukai belasan warga sipil, 8 Desember 2014 lalu. Pernyataan itu dikatakan Sekretaris II DAP, John NR Gobai menyusul pengembalian berkas kasus Paniai untuk kedua kalinya oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung kepada Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM Republik Indonesia, 20 Mei 2020 lalu.

Menurut DAP, penuntasan kasus Paniai butuh intervensi Presiden Jokowi. Karena hingga kini upaya penyelesaian kasus tersebut terhambat di Kejaksaan Agung. Lembaga itu dinilai tidak sepenuhnya serius menuntaskan kasus Paniai. Ini bisa dilihat dari sikap Kejagung yang sudah dua kali mengembalikan berkas kasus Paniai ke Komnas HAM RI, yakni pada 19 Maret 2020 dan 20 Mei 2020. 

TANGGAPAN KAMI POSKO UMUM  EXODUS PAPUA 2019

1) Semestinya ada intervensi Presiden untuk menuntaskan kasus Paniai, agar Presiden dapat memenuhi janjinya kepada warga Papua, dan keluarga korban saat Natal bersama masyarakat Papua di Jayapura pada 27 Desember 2014 lalu. Dimana saat ibadah Natal Nasional di Kota Jayapura Papua, Presiden Jokowi di hadapan ribuan warga Papua berjanji akan menuntaskan kasus Paniai dan meminta para pihak dan lembaga terkait segera menyelesaikan penembakan itu.

2) Peristiwa Paniai memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan. Hal itu dibuktikan dengan adanya pembunuhan dan penganiayaan yang sistematis terhadap penduduk sipil. Bagi kami,  peristiwa Paniai terjadi kekerasan terhadap penduduk sipil hingga empat orang meninggal dunia karena luka tembak dan tusuk. Peristiwa itu juga mengakibatkan 21 orang lainnya mengalami luka-luka.

3) Anggota TNI yang bertugas pada medio peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/ Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai harus bertanggung jawab atas dibunuhnya.

4) Pelaku penembakan dibiarkan, tidak di proses hukum. Jadi kami bersama seluruh orang Papua dan keluarga korban memohon dengan hormat kepada Komisi HAM Perserikatan Bangsa-bangsa harus intervensi untuk mengungkapkan kebenaran. Karena, kebenaran itu ditutup mati oleh  Pemerintah Indonesia.

5) Kami Sivitas Posko Umum Exodus Pelajar dan Mahasiswa Papua Se -  Indonesia Korban RASISME 2019 MELAWAN LUPA atas tragedi Paniai Berdarah 08 Desember 2014. Hukum Indonesia jangan RASIS terhadap kami Orang Asli Papua.

Jayapura, 08 Desember 2020

Post a Comment

0 Comments