Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Seruan aksi tgl 1desember 2020.

 *Seruan Aksi dan Undangan Peliputan*



1 Desember 1961, sejarah mencatat bahwa telah merdeka suatu negara yang bernama Papua Barat. Tapi kemerdekaan itu hanya berumur 19 hari, karena pada tanggal 19 Desember 1961 presiden Indonesia,Ir.Soekarno mengumandangkan Trikora (Tri komando rakyat) yang pada intinya adalah menggagalkan kemerdekaan itu dan upaya menganeksasi  wilayah papua ke dalam bingkai NKRI.

Kemudian berlanjut dengan Perjanjian New York Agreeman  pada  tanggal 15 agustus 1962 yang ditandatangani oleh indonesia dan belanda yang melibatkan amerika sebagai pihak penengah terkait sengketa wilayah Papua.

Perjanjian New York adalah peristiwa yang sarat kepentingan imperialis dan kolonial ( Belanda maupun Indonesia yang kemudian menjadi kolonial  baru) dan Perjanjian itu bermasalah karena dilakukan tanpa melibatkan rakyat West Papua. Padahal, perjanjian tersebut berhubungan dengan keberlangsungan hidup dan masa depan rakyat .

Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan administrasi wilayah West Papua pada pemerintah Indonesia. Setelah transfer administrasi, Indonesia bertanggung jawab mempersiapkan pelaksanaan pembangunan di West Papua dan terutama penentuan nasib melalui referendum sesuai amanah kesepakatan dalam Perjanjian New York.

Pada tanggal 7 april  1967,Freeport sebagai perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika Serikat telah menandatangani kontrak pertamanya dengan pemerintah Indonesia. Sementara PEPERA sebagai pengejawantahan referendum yang juga bermasalah itu baru digelar dua tahun setelahnya.

Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip Perjanjian New York Agreeman yaitu One Man One  Vote  yang pada prakteknya tidak demokratis, di mana hanya 1.026 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dibawa tekanan todongan senjata, intimidasi dan teror untuk memilih integrasi ke NKRI. Sehingga cuma 175 orang yang memberikan pendapat dari kurang lebih 800.000 orang Papua yang memiliki hak suara saat itu.

Kemudian kebijakan Negara melalui  UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001,tidak ada perlakuan khusus yang bisa didapatkan oleh rakyat papua.Apa yang tampak khusus tak lain hanyalah pengiriman pasukan militer secara besar-besaran ke tanah West Papua.

Kenyataannya,Otsus tidak bisa memproteksi masyarakat adat West Papua dari perampasan tanah untuk kepentingan investasi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menjadi amanah dalam undang-undang Otsus tidak pernah dijalankan, tidak ada upaya untuk mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua, sementara dari tahun ke tahun kasus pelanggaran HAM terus bertambah.Otsus tak lebih dari sekadar alat untuk meredam aspirasi politik rakyat Papua yang menghendaki hak penentuan nasib sendiri.

Oleh karena itu,kami Aliansi Mahasiswa Papua(AMP) bersama  Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua  mengajak rekan-rekan sekalian untuk terlibat dalam  memperingati 59 tahun Manifesto Politik Bangsa  West Papua

Hari,tanggal  :Selasa, 1 Desember 

                         2020

waktu             :8.00 wib -sampai selesai

Titik Kumpul :Monumen Kapal Selam

Titik Aksi       :Gedung Negara 

                         Grahadi(taman Apsari)

Surabaya,30  November 2020

Korlap 

Jonas



Salam Juang

Salam Demokrasi


#PapuanLiveMatter

Post a Comment

0 Comments