Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

POSKO EXODUS NDUGA, NENGGAM ROCKY GWIJANGGE: “DAMPAK - DAMPAK NEGATIF PASCA PEMEKARAN (DOB) PAPUA”

 POSKO EXODUS NDUGA, NENGGAM ROCKY GWIJANGGE: “DAMPAK - DAMPAK NEGATIF PASCA PEMEKARAN (DOB) PAPUA”


Baru-baru ini Menteri Dadam Negeri Indonesia, yakni Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.,  mendeklarasikan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua. Beberapa provinsi mau ditambahkan dan sekian puluh kabupaten mau dimekarkan. 


Pemekaran yang dimaksud oleh Menteri Dalam Negeri ini, telah memicu perlawanan Rakyat Bangsa Papua untuk melakukan AKSI PENOLAKAN Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dimana-mana. Penolakan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes yang dikarenakan kebijakan sepihak, illegal dan tidak sesuai tuntutan rakyat Bangsa Papua itu sendiri. 


Alasan lain, dimana Rakyat Bangsa Papua juga sedang melakukan penolakan UU OTSUS Jilid II yang dinilai gagal pembangunannya di atas Tanah Papua selama 20 tahun berjalan (2001 – 2021). Sehingga apa pun bentuk penawaran baru dalam kebijakan apa pun tetap rakyat Bangsa Papua menolak. 


Dilain sisi, Pemekaran DOB yang dibicarakan Menteri Dalam Negeri Indonesia ini sangatlah tidak mendasar karena sama sekali tidak melalui procedural demokrasi yang hirarkinya ada dibawah kekuasaan lembaga DPR Papua, MRP dan Papua/Papua Barat. 


Ironisnya, Tito Karnavian menyebut, rencana pemekaran wilayah Papua didasarkan atas alasan situasional. Ia juga menyebut, pembentukan provinsi baru di Papua didasarkan pada analisis bidang intelijen. Hal ini menggambarkan bahwa diskredibel atas pembangunan yang pro masa depan manusia dan Tanah Papua berjalan atas dalil kekuasaan yang menindas bagi Orang Asli Papua. 


Secara pribadi, saya menilai bahwa apa yang dilakukan oleh negara kolonial Indonesia bagi kami Orang Asli Papua lewat pemekaran DOB adalah kebijakan pembangunan yang sepihak, rasis dan menimbulkan adanya penindasan berlanjut dari kekuasaan kolonialisasi Indonesia dan kapitalisme global itu sendiri di atas Tanah Papua. 


Ada pun alasan-alasan logis saya terkait Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang  sangat merugikan kami Orang Asli Papua dan Tanah Papua, dimana kita bisa melihat dari dampak-dampak negative pasca Pemekaran DOB itu sendiri. Yakni: 

1) Pemekaran DOB jelas-jelas merupakan pintu masuk kapitalisme global, eksploitasi, eskplorasi, penembangan secara illegal. Pemekaran bukanlah solusi demokratis untuk menyelesaikan akar konflik horizontal maupun konflik vertikal, justru pemekaranlah yang pemicu konflik di papua.

2) Pemekaran DOB hanyalah pintu masuk bagi kolonialisme “Transmigrasi”, marginalisasi, militerisme dan akan perampasan tanah adat tanpa mengindahkan hak ulayat masyarakat adat selaku rakyat pribumi.

3) Pemekaran DOB tentu akan ada pergeseran budaya secara drastis dan kontaminasi budaya luar, kemudian akan berbeturan budaya dalam kehidupan rakyat papua. Hal ini terutama ke generasi milenial yang sama sekali dibungkam oleh pendidikan Indonesia yang puta dan tuli terhadap peradaban bangsa Papua itu sendiri.

4) Pemekaran DOB akan menjadi ancaman bagi rakyat papua, karena sejatinya rakyat papua tidak memintah pemekaran (DOB). Sehingga rakyat akan tersiksa dan tersingkir dari semua sector kehidupan.

5) Pasca pemekaran DOB akan transmigrasi 50 juta jiwa non papua dari jawa akan masuk ke papua, untuk menguasai seluruh papua di kota bahkan sampai di setiap polosok kampong terpencil.

6) Pemekaran DOB akan buka pintu masuk infasi militer bersar-besar di seluruh tanah papua, dan kemudian akan memperhambat semua pergerakan pro rakyat yang juga sebagai pelindung hak-hak fundamental rakyat papua. Contohnya bisa kita lihat pada konflik berkepanjangan yang terjadi di Nduga dan Intan Jaya saat ini.

7) Pemekaran DOB akan buka peluang besar untuk para pemodal (kapitalis) yang tentunya akan berkecipung dalam saham-saham illegal, pendulangan emas secara illegal tanpa menghormati dan mengindahkan hak ulayat masyarakat ada setempat. Hal ini sangat mengancam kedaulatan tanah-tanah adat di atas Tanah Papua.

8) Pemekaran DOB berdampak buruk dalam konteks pengurangan populasi orang asli papua “depopulasi” (OAP) secara drastis. Sedangkan Orang Asli Papua hanya akan hidup menuju kepunahan tanpa ada perlindungan atas hak hidup yang layak.

9) Pemekaran DOB akan jadi malapetaka bagi kehidupan rakyat papua, karena pemekaran melahirkan pemekaran lapangan pekerjaan yang benar dan menjajikan bagi orang non papua, misalnya. Dominasi birokrasi (ASN), dan tenaga kerja buru lainnya. 

10) Pemekaran DOB akan berdampak pada pengerusakan ekosistem alam atas alasan pembangunan demi kemajuan pembangunan di derah kabupaten maupun provinsi. Pembangunan semacam ini hanyalah pembangunan yang menggusur kehidupan Orang Asli Papua di atas Tanahnya sendiri.

Dari 10 poin mendasar di atas, saya pikir sudah sangat jelas untuk kita pahami dan sadar diri sebagai Orang Asli Papua di atas Tanah Papua bahwa Pemekaran DOB hanyalah program pemerintah kolonial Indonesia yang akan menindas Orang Asli Papua, hanya demi kepentingan Ekonomi-Politik mereka bersama paman saham (kapitalis global).


KESIMPULAN 

Persoalan pembangunan di atas tanah Papua selalu saja dibicarakan tanpa ada kedaulatan rakyat Papua untuk melihat, menata, meninjau dan memilih untuk mengedepankan apa sesungguhnya pembangunan yang bermartabat bagi Orang Asli Papua itu sendiri. 


Pembangunan di atas tanah Papua atas nalil NKRI sebenarnya pembangunan yang illegal, rasis, penuh kekerasan militerisme dan kolonialisme Indonesia itu sendiri, termasuk juga penindasan kapitalisme global yang sudah menguasai tanah Papua lewat pemerinta kolonial Indonesia semenjak Aneksasi 1 Mei 1963 – saat ini.

Berdasarkan histori politik, Tanah Papua adalah wilayah jajahan kolonialisasi Indonesia yang sampai saat ini masih membungkam nasionalisme Bangsa Papua Barat dari Kedaulatan Mekerdekaan Bangsa Papua 01 Desember 1961. Hal ini sehingga apa pun pembangunan Indonesia di atas Tanah Papua hanyalah menciptakan malapetaka, konflik dan kekerasan kemanusiaan tanpa ada peradilan hukum dan HAM. 

Solusi pembangunan yang hakiki, berkebangsaan dan pri keadilan atas asas kemanusiaan di bidang ekonomi, social dan politik bagi seluruh Orang Asli Papua dan Tanah Papua, tidak lain ialah “Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat sebagai solusi demokrasi yang dijamin oleh UU Konstitusi negara Indonesia maupun Internasional (PBB). 


_Jayapura, 26 Februari 2021_

Penanggungjawab, 

(BPH Posko Exodus Pelajar dan Mahasiswa Nduga Se – Indonesia, Korban RASISME 2019)

#100%_Tolak_DOB #Sayang_Rakyat   

#Cinta_Papua #Tolak_Pemekaran_Baru

#Save_Tanah_Papua #Save_Manusia_Papua

Post a Comment

0 Comments