Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

“Hancurkan Kapitalisme! Sahkan RUU-PKS & Wujudkan Kesejahteraan Sosial Berbasis Gender

 


[Pers Release]

Gerakan Perempuan Bersama Rakyat [GEMPUR][ Aksi Momentual Penyikapan Internasional Women’s Day (IWD) 2021 ]

“Hancurkan Kapitalisme! Sahkan RUU-PKS & Wujudkan Kesejahteraan Sosial Berbasis Gender”

Salam Perjuangan !!!

Salam Perempuan yang Melawan !!!

Salam Pergerakan Perempuan !!!

Viva Las Mariposas !!!

Viva La Revolution !!!

8 Maret 1977 merupakan hari momentum disahkannya Internasional Women’s Day oleh PBB. Di mana sebelumnya gerakan perempuan di Amerika melakukan perlawanan dalam menuntut kesetaraan upah buruh perempuan dan pengurangan jam kerja. Penindasan terhadap buruh khususnya buruh perempuan terjadi hampir di seluruh negara yang menggiatkan industrialisi. Mulai dari Maria Otis yang meminta Amerika menuntut UUD Amerika mengakui hak-hak perempuan, kemudian 8000 perempuan di Paris menuntut diberi roti untuk mengisi perutnya yang lapar, dan juga tuntutan buruh atas pengurangan jam kerja dari 20 jam kerja sehari menjadi 8 jam kerja setiap harinya yang telah berhasil dan ditetapkan. 

Para buruh perempuan pabrik pakaian tekstil di New York, Amerika Serikat mengadakan protes menentang kondisi tempat kerja yang tidak manusiawi dan upah yang rendah, namun polisi datang dan menyerang para pemrotes kemudian membubarkan mereka pada 8 Maret 1857. Lalu pada 1859 para perempuan kembali mendirikan serikat buruh untuk memperjuangkan hak dasar mereka di tempat kerja. Pada tahun-tahun berikutnya pun masih banyak tuntutan atas pengurangan jam kerja dan kesetaraan upah, kesejahteraan, pendidikan, hukum dan aktivitas politik. Kemudian peringatan Hari Perempuan Internasional mulai diperingati di beberapa negara dengan melakukan aksi dan mendorong perempuan menjadi lebih vokal dan aktif untuk menyuarakan penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam pemberian hak-hak perempuan. Tak terpisahkan dari perjuangan perempuan internasional dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, gerakan perempuan di Indonesia juga menuntut kesetaraan hak baik di bidang pendidikan, pekerjaan dan politik. Mulai dari perjuangan secara individu oleh Cut Nyak Dien, RA Kartini sampai perjuangan secara keorganisasian seperti GERWANI dll. Sejarah sudahlah tercatat rapi dan takdihapuskan, tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat Indonesia saat ini yang bahkan tidak mengetahui dan mengenali tonggak sejarah perjuangan perempuan yang telah diukir bertahun-tahun lamanya. Perjuangan tanpa ampun yang tak kenal balas kasihan untuk melepas belenggu subordinasi (penomorduaan) kaum perempuan seluruh dunia dan penindasan yang memasung mereka selama berabad-abad.Tetapi perjuangan perempuan tak hanya sampai di sana saja, kini pun perjuangan perempuan masih tetap bertahan dan menggaungkan suara perlawanannya akan segala bentuk penindasan terkhusus terhadap perempuan. Salah satunya perjuangan dari May Thwe Khaing, seorang gadis pekerja supermarket yang mengalami penembakan dalam kudeta militer di Myanmar yang merampas hak demokratis rakyat. Begitu pun perjuangan perempuan di Indonesia yang terjadi sebelum￾sebelumnya seperti aksi Mosi Tidak Percaya dan Penolakan Omnibus Law beserta aksi-aksi yang berkaitan lainnya. Perjuangan ini dapat kita jadikan sebagai contoh dan spirit untuk terus berjuang hingga bisa membangun sebuah revolusi untuk mencapai kesejahteraan dari segala bentuk penindasan.

Hari ini kita pahami bersama bahwa perempuan adalah bagian dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Namun mau tidak mau kita harus mengakui bahwa masyarakat dunia hari ini masih menganggap perempuan sebagai manusia nomor dua dalam keseluruhan sektor kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun institusi keluarga sebagai bagian masyarakat terkecil sekalipun. Peran perempuan di masyarakat dianggap remeh, dianggap bukan peran-peran pemegang kendali. Di lain sisi, sejarah telah banyak mencatat kisah-kisah heroik perempuan yang telah mengubah dunia. Sadarkah kita akan hal itu? Dan bagaimana kondisi kaum perempuan hingga hari ini? Sudah sepantasnya kita memahami kondisi dan problematika yang dialami kaum perempuan serta masalah akan kesetaraan gender yang ada. Belum lagi kita berada di tengah massa pandemi Covid-19 serta telah disahkannya UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Ketahanan Keluarga yang semakin memeras kesejahteraan masyarakat dan pengekangan kebebasan, yang kini membuat semakin banyaknya jumlah masyarakat tertindas.Problematika kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dialami kaum perempuan hari ini, serta bentuk-bentuk pelanggengan budaya patriarkiKondisi perempuan saat ini jika dilihat dari Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 perempuan masih mendapatkan bentuk-bentuk kekerasan. Setiap tahun kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, sepanjang tahun 2020 terhitung sejumlah 299.911 kasus. Yang terbagi menjadi tiga ranah yaitu : 

- Ranah Privat/Personal yaitu kekerasan terhadap seseorang yang memiliki hubungan darah atau memiliki hubungan intim salah satunya seperti pacar. Kekerasan di ranah privat/personal yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain data dari CATAHU tersebut, kasus perempuan dewasa dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga selama enam bulan pertama di massa pandemi pun semakin tinggi jumlahnya, bahkan tak terlaporkan dan terekspos di mana pun. 

- Ranah Publik / Komunitas yaitu kekerasan yang dilakukan pada suatu perkumpulan. Kekerasan di ranah publik mencapai angka 21 % (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain. Istilah pencabulan masih digunakan oleh Kepolisian dan Pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku.

Banyak sekali kasus pelecehan terhadap perempuan yang terjadi, dan ini pun hukumnya sudah diatur 

dalam UU KDRT dan RUU-PKS serta RUU Perlindungan PRT. Tapi apa yang terjadi? UU KDRT bahkan tak digubris atau sama sekali dibiarkan begitu saja, begitu pula RUU PKS dan RUU Perlindungan PRT yang katanya sempat masuk list pengkajian UU, malah tidak segera disahkan hingga kini. Bahkan pemerintah malah mengesahkan UU Ketahanan Keluarga yang semakin mempersempit gerak perempuan, serta terlalu mengurusi hal-hal yang bersifat privasi bagi individu.

- Ranah Negara yaitu kekerasan yang menjadi tanggung jawaab Negara, kasus-kasus yang dilaporkan sejumlah 23 kasus (0.1 %). Data berasal dari LSM sebanyak 20 kasus, WCC 2 kasus dan 1 kasus dari UPPA (unit di Kepolisian). Kekerasan di ranah negara antara lain adalah kasus perempuan berhadapan dengan hukum (6 kasus), kasus kekerasan terkait penggusuran 2 kasus, kasus kebijakan diskriminatif 2 kasus, kasus dalam konteks tahanan dan serupa tahanan 10 kasus serta 1 kasus dengan pelaku pejabat publik. Di tahun sebelumnya pun tercatat sebanyak 16 kasus adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Satpol PP dan konflik sumber daya alam, persoalan Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Maya, kasus pekerja perempuan yang sangat rentan mendapatkan tindakan kekerasan serta diskriminasi dalam bentuk normatif yang akhirnya mengebiri hak untuk berserikat, mendapatkan cuti haid dan cuti hamil, serta lemahnya pekerja perempuan dalam mendapatkan posisi yang layak dalam struktur kerja tertentu yang disebabkan ketakutan kehilangan pekerjaan. Belum lagi perilaku pekerja laki-laki yang cenderung melakukan tindak pelecehan seksual baik itu dalam bentuk verbal maupun non verbal dengan dalih bercanda, pekerja perempuan cenderung menutupi pelecehan yang mereka terima karena ancaman terburuknya adalah dipecat dari pekerjaan tersebut.

Adapun beberapa kasus lainnya yang berhubungan dengan kasus ranah negara. Yaitu Perebutan wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an membawa kedua negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan “New York Agreement/Perjanjian New York”. Perjanjian ini terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal. Diantaranya Pasal 14-21 mengatur tentang “Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari PBB kepada Indonesia, yang kemudian dilakukan pada 1 Mei 1963 dan oleh Indonesia dikatakan ‘Hari Integrasi’ atau kembalinya Papua Barat kedalam pangkuan NKRI. Kemudian pada 30 September 1962 dikeluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) di Papua pada tahun 1969. Operasi Khusus (OPSUS) yang diketua Ali Murtopo dilakuakan untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) diikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas. Akibat dari operasi-operasi ini terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurun waktu 6 tahun.

Perempuan adalah ‘mama’ adalah tanah sebuah analogi sosial – budaya. Analogi ini menggambarkan masyarakat komunal Papua/ Melanesia dalam melihat Perempuan. Perspektif Perempuan adalah tanah, menggambarkan Perempuan sebagai sumber kehidupan. ‘Mama’ atau Perempuan akan melahirkan anak-anak untuk keberlangsungan suku atau marga dari wilayah Perempuan itu atau suami Perempuan itu. Proses mengandung hingga persalinan menguatkan kontak batin antara mama dengan anaknya, sementara itu kehidupan komunal menguatkan naluri perempuan dikomunitas untuk ikut merawat anak-anak di suku/klannya. Tidak semua perempuan Papua pada situasi komunal mengelola tanah, laut, meramu untuk menyajikan makanan sehingga suku/klannya bertahan hidup ada pula Perempuan yang melakukan pemburuan juga memiliki keahlian khusus yang tidak berkaitan dengan menyajikan makanan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak memahami analogi sosial-budaya masyarakat adat Papua Barat. Rasisme adalah semangat militer Indonesia melakukan pendudukan paksa wilayah Papua.Militer Indonesia beranggapan ‘rakyat Papua tidak beradap dan tidak berbudaya’ TRIKORA 19 Desember 1961 menjadi fakta Indonesia tidak berperspektif bahwa Papua adalah subjek yang hidup di atas tanah leluhurnya. Mobilisasi militer Indonesia tercatat 15 operasi militer yang dilakukan sejak 1962 –2004. Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa pemerkosaan oleh militer Indonesia di Wilayah West Papua secara brutal di daerah tambang Grasberg (GunungNemangkawi).

Sedangkan khusus di kalangan perempuan Papua, juga menderita permasalahan penindasan berlapis akibat seksisme di satu sisi sekaligus militerisme, kapitalisme, dan imperialisme di sisi lain. 

Beberapa perempuan Papua bukan hanya mengalami hubungan seks paksa namun juga kesulitan hidup berupa tidak adanya dukungan fasilitas-finansial layak-memadai dalam kerja berdagang di pasar. Pasar Sanggeng, Manokwari, Papua Barat misalnya tidak ada atap teduh, banyak tenda bolong, dan kondisi becek setiap hujan. Selain itu operasi-operasi militeris Indonesia juga turut menyengsarakan kaum perempuan, seperti yang menimpa dalam kasus Nduga. Konflik Nduga itu sendiri telah menewaskan 182 korban, yaitu 17 bayi perempuan, delapan bayi laki-laki, 12 balita laki-laki, 14 balita perempuan, 20 anak laki-laki, 21 anak perempuan, 21 perempuan dewasa, dan 69 orang laki-laki dewasa. Namun alih-alih menyelesaikan permasalahan ini, di tengah pandemi, rezim justru masih terus mendorong Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Diduga kuat, seperti Otonomi Khusus, ini dijadikan ajang pejabat dan aparat untuk mencari kekayaan dari pengadaan anggaran. Walaupun di sisi lain, rakyat di Papua justru tidak diuntungkan dari program-program demikian.

Laporan penyelidikan Amnesty International Indonesia bertajuk Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati: 

Pembunuhan dan Impunitas di Papua menyebut sepanjang Januari 2010 hingga Februari 2018, ada 69 kasus pembunuhan di luar hukum di Papua--atau dalam istilah hukum internasional disebut 'unlawful killing.' 39 kasus itu terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko widodo. Ke-69 kasus pembunuhan tersebut minim pertanggungjawaban hukum. Para pelakunya tak tersentuh alias kebal hukum, menggambarkan impunitas alias kejahatan tanpa hukuman tumbuh subur di PapuaSelain itu juga ada beberapa kasus yang berkaitan dengan orientasi seksual dari masing-masing individu. Berikut kasus tersebut yang merupakan pelanggaran HAM :

1. Kasus Rahma (alias Rahmat) tewas dibunuh. Secara kebetulan waria ini sedang main sebagai peserta pelomba dalam program ”Be a Man” di tvOne.

2. Kasus Heri Santoso, seorang gay yang dibunuh oleh Ryan (gay juga). Karena korban ini dimutilasi berita penangkapan dugaan pelaku mendapat banyak sorotan media dan publik. 

Apalagi setelah diketahui bahwa sebelumnya dia sudah membunuh paling tidak empat orang lagi.

3. Kasus penembakan waria di Jl. Latuharhary (Taman Lawang), Jakarta Pusat. Di lokasi ini terjadi serangkaian penembakan dengan memakai senapan yang bisa menembak sekaligus banyak, sejenis bran. Pelaku mengendarai mobil Kijang dan nomor platnya sudah diketahui. 

Penembakan ini sudah dilakukan berkali-kali, namun korban waria rata-rata mengalami luka￾luka ringan, dan tidak berani melapor kejadiannya karena tidak memiliki KTP dan juga rasa takut terhadap polisi.

Problematika perempuan juga tidak terlepas dari bentuk-bentuk eksploitasi2. Dalam hal ini masih maraknya tindak eksploitasi yang terjadi, terkhusus terhadap perempuan. Dan perempuan masih banyak yang tidak sadar akan kondisi tersebut. Mereka malah bangga ketika kemolekan tubuh mereka dibicarakan oleh orang lain. Iklan dalam perkembangannya semakin sering menggunakan perempuansebagai bintangnya, dengan mengeksploitasi bentuk tubuhnya, seakan-akan tidak menawarkan produk tersebut, tetapi malah menawarkan tubuh perempuan sebagai bintangnya itu. Beberapa kasusnya adalah dalam iklan kondom, dimana sensualitas perempuan ditampilkan secara jelas. Dan sebagian besar iklan parfume menunjukan adegan ketika seorang laki–laki menggunakan parfume tersebut para perempuan akan langsung datang menghampirinya dan menciumi wangi tubuh laki–laki tersebut. 


Sebagian besar iklan sabun dan handbody lotion juga menggunakan perempuan dalam iklannya, dimana iklan tersebut menunjukan bagian–bagian tubuh perempuan yang mulus dan putih. Semakin banyak pula majalah yang menggunakan perempuan sebagai modelnya, bahkan tak jarang beberapa majalah memajang foto perempuan mulai dari setengah bugil hingga bugil secara eksklusif, terutama di majalah sport.

Artikel/berita pun juga memuat eksploitasi perempuan, sering kita temukan kata-kata yang sangat sensual dalam artikel seperti kata seksi, perawan, montok, dan lain-lain. Dan yang paling tidak kita sadari ialah eksploitasi dalam program siaran TV. Meliputi musik, film, talkshow, variety show, dan berita. Dalam program siaran TV eksploitasi terhadap perempuan benar-benar sangat kompleks. 

Kontruksi peran perempuan sebagai kaum inferior juga merupakan bentuk eksploitasi dan pelanggengan budaya patriarki3. Tujuannya untuk membuat perempuan merasa nyaman atas dominasi laki-laki sekaligus mempertahankan dominasi tersebut. Dalam acara-acara TV, internet, maupun majalah dan surat kabar pasti pernah ditemukan konten yang membahas tentang bagaimana tips-tips menjadi istri yang baik atau tips menjaga kecantikan, bagaimana tips mendapatkan hati lelaki dan tips menciptakan tubuh yang ideal. Juga digambarkan perempuan sebagai sosok yang suka bergosip, lemah, manja, pasrah, penurut, cengeng, mudah dirayu, konsumerisme dan mata duitan. Digunakannya perempuan sebagai alat untuk mempercepat pencapaian keuntungan, juga merupakan eksploitasi. 

Perempuan tidak lebih dari sekedar komoditas untuk meningkatkan rating dari media itu sendiri. 

Indikasi ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan yang sangat tidak memiliki korelasi produk dengan 

bintang iklannya. Hal itu dilakukan karena produk yang dibintangi oleh perempuan seksi lah yang diminati oleh konsumen. Hal-hal tersebut berdampak sangat besar, perempuan hidup seakan-akan merealitaskan media masa tersebut.

Kasus-kasus eksploitasi tak hanya itu saja yang terjadi, komasih banyak kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Praktik tindak pidana perdagangan orang berkedok kawin kontrak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat 15 Juni ini yang diungkap oleh Magdalena sitorus (KOMNAS Perempuan) juga termasuk salah satu kasus eksploitasi karena perempuan dipergunakan sebagai objek dalam kesepakatan yang telah dibuat tersebut4. Begitu pula kasus prostitusi online yang menimpa artis VA diekspose berlebihan pada perempuan (korban) prostitusi online, sehingga besarnya pemberitaan melebihi proses pengungkapan kasus, bahkan memberikan berbagai informasi yang tak perlu disampaikan kepada publik mengenai VA. Tak hanya itu, belakangan ini sempat heboh kasus eksploitasi seksual berkedok cinta. Video berisi adegan seks yang dilakukan seorang perempuan bersama tiga pria (gangbang) di Garut, Jawa Barat, viral di media social. Terjadi karena keinginan sang mantan suami untuk merasakan sensasi lain dalam hubungan seks. 

Eksploitasi anak pun terjadi, ketika mereka dijadikan pengemis dan pengamen, pemberitaan mengenai dua perempuan yang dibekuk polisi karena kasus tersebut di kawasan Blok M dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan awal tahun ini5.

Ada pula beberapa kasus KBG (Kekerasan Berbasis Gender) yang menurut IASC/Inter-Agency Standing Committee didefinisikan sebagai terminologi payung untuk semua tindakan membahayakan yang dilakukan di luar kehendak orang tersebut yang didasarkan atas perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Ada beberapa bentuk kekerasan berbasis gender, antara lain : (1)seksual (2)fisik; (3)praktek tradisional yang membahayakan; (4)sosial ekonomi and (5)emosional dan psikologis6. Praktek tradisional yang membahayakan termasuk di dalamnya yaitu; sunat perempuan (female genital mutilation), perkawinan paksa (forced or arranged marriage) dan perkawinan di usia dini (early marriage). UNHCR juga menjelaskan terkait KBG adalah kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan. Jika ada tindak kekerasan yang ketika ditelusuri lebih dalam ternyata memuat niatan atau maksud yang melecehkan korban berdasarkan asumsi gender dan seksual, maka itulah KBG. Jika motiv atau niatannya sama sekali tidak berkaitan dengan gender dan seksual, maka itu kategori kekerasan umum.Belum lagi permasalahan mengenai bentuk-bentuk diskriminasi7 yang dialami oleh perempuan. Yaitu pembatasan peran-peran perempuan dalam segala hal pekerjaan ataupun di ranah organisasi.

Beberapa diskriminasi yang terjadi sebagai berikut :

a. Diskriminasi di ranah pekerjaanBeberapa perusahaan banyak yang memasung hak-hak reproduksi perempuan seperti pemberian cuti melahirkan bagi karyawan perempuan dianggap pemborosan dan inefisiensi. Hal tersebut dianggap mengganggu produktivitas perusahaan, sehingga beberapa perusahaan mensyaratkan calon karyawan perempuan diminta menunda perkawinan dan kehamilan selama beberapa tahun apabila diterima bekerja. Meski sudah diatur di UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pasal 828, tentang pemberian cuti melahirkan selama 3 bulan, yakni 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Masih sering perempuan yang hamil dan melahirkan dipecat ketika sedang cuti. Ada pula kasus terbaru hari ini terkait buruh perempuan pabrik Ice cream Aice sejumlah 620 orang, juga diPHKnya ratusan pekerja perempuan yang mogok dan hamil. Bahkan ada suami dari buruh perempuan pabrik es krim Aice ini saat menjemput istrinya pun dilarang untuk masuk ke dalam pabrik. Perempuan sering ditempatkan pada tugas￾tugas administrasi dengan upah rendah dan tidak ada prospek kenaikan jabatan. Masih ada stereotype gender9 yang ‘menjebak’ bahwa perempuan identik dengan “penampilan menarik”, yang seringkali dicantumkan sebagai kriteria persyaratan sebuah jabatan pada lowongan pekerjaan. Hal tersebut menjurus pada pelecehan, perusahaan menetapkan agar memakai rok mini dan cenderung menonjolkan kewanitaannya. Perempuan diberi upah lebih rendah daripada laki-laki sekalipun pada bidang dan kapasitas yang kemampuan yang sama. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Perekonomian 2019 mencatat, kesenjangan antara upah laki-laki dan perempuan semakin lebar. Selama periode 2015-Februari 2019, selisihnya mencapai Rp 492,2 ribu. Upah untuk pekerja laki￾laki lebih tinggi daripada perempuan. Adapun secara rinci, selisih pada 2015 sebesar Rp 269 ribu, .Rp 458,4 ribu (2016), Rp 554 ribu (2017), dan Rp 560,6 ribu (2018). Sementara hingga Februari 2019, kesenjangan semakin lebar hingga Rp 618,8 ribu, rata-rata upah buruh laki-laki sebesar Rp 3,05 juta sedangkan perempuan sebesar Rp 2,33 juta10.Berikut data BPS Rata-rata Upah Pekerja Berdasarkan Gender :Adapun kasus dari para pekerja wanita hamil dipaksa untuk bekerja sesuai dengan target normal, mengangkat beban 10 gulung rol plastik, dimana berat satu gulung adalah 10 kilogram. Mereka juga diharuskan menyapu dan mengepel secara jongkok sebelum mulai bekerja hingga ditempatkan di bagian produksi yang menggunakan bahan kimia berbahaya dan mengganggu kesehatan ibu hamil. Selain itu, para pekerja wanita juga kesulitan dalam mengajukan cuti haid. Padahal, cuti haid merupakan hak setiap pekerja wanita. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan upah yang rendah. Bahkan, sistem kerja di pabrik tersebut juga dinilai tidak manusiawi dan adil. Pada akhir 2017, para pekerja Aice juga sempat melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan sama. Mereka tak mendapatkan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja hingga ancaman PHK saat mogok kerja.Namun, hingga kini berbagai langkan negosiasi yang dilakukan tidak juga menemukan titik temu. Kondisi kerja tidak mengalami perubahan. Ajakan aksi memboikot Aice tersebut menjadi sorotan publik. Sejumlah warganet yang mengaku pernah bekerja di perusahaan tersebut membenarkan berbagai kejadian miris yang dialami oleh pekerja disana. Tak sedikit pula warganet yang geram dengan terkuaknya kasus tersebut. Mereka ikut menyuarakan untuk tidak lagi membeli eskrim tersebut. Legal Corporate PT Alpen Food Industry Simon Audry Halomoan Siagian saat dikonfirmasi mengatakan, selama aksi mogok berlangsung, manajemen telah melakukan negosiasi bipartit dengan pekerja berulang kali. Saat ditanya mengenai tuntutan para pekerja wanita hamil di perusahaan tersebut dalam bipartit, ia belum bisa memberikan komentar lebih lanjut. "Aku sedang kroscek untuk hal ini ke team legal yang mencatat risalah bipartit. Tunggu sebentar ya. Namun sepengetahuanku, fokus diskusi selama bipartit hanya tentang skala upah," ujarnya melalui pesan singkat.Bentuk pelecehan itu beragam, seperti siulan, godaan, dan rayuan seksual; dipandang secara nakal; diejek tubuhnya; diraba-raba; tubuh dipepet; diintip lewat celah baju; diintip saat di kamar kecil; dipaksa membuka baju; tubuh disentuh; pantat dan payudara diremas; dipeluk dan digendong paksa; diajak hubungan seksual; dicium paksa; dan dipaksa berhubungan seksual.Pelakunya tak cuma karyawan pria seperti mekanik, operator, chief, satpam, dan petugas parkir pabrik, melainkan juga bos dan orang HRD. Berbagai bentuk pelecehan seksual itu masih menghantui para buruh perempuan di Cakung sampai sekarang. Seperti diceritakan Boy, 25 tahun, buruh pabrik garmen terbesar di Cakung milik orang Korea. Boy berkata pelecehan seksual di perusahaannya masih tinggi. "Kalau aku mengalami pelecehan seksual enggak yang jauh kayak teman-teman lain. Aku [mengalami] kayak tangan dipegang, dikirim chat-chat SMS gitu, menawarkan ‘Kamu mau enggak jadi pacar aku?’,” ujar Boy kepada saya. Penampilan tomboi Boy dianggap oleh personalia pabrik tak akan membuatnya risih. “Dia bilang, ‘Coba lihat mana tangannya?’ Kupikir mau ngapain, akhirnya dia malah pegang tanganku,” Karena penampilannya itu, kolega kerja pria bahkan meminta Boy menunjukkan payudara. Boy menceritakan teman buruh pria di pabrik kerap mencolek pantatnya atau pahanya ketika ia memakai model celana yang bagian pahanya robek. Boy pernah ditawari jadi pacar oleh si personalia agar kontraknya bisa diperpanjang. Tawaran itu ia tolak. “Aku sih kerja mau kerja, aku di sini mau kerja dengan benar, tanpa ada iming-iming apa pun,” ujarnya.Meningkatkan kesadaran buruh tentang pelecehan seksual di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung menghadapi jalan terjal. Mutiara Ika Pratiwi, Koordinator Perempuan Mahardhika, mengisahkan butuh pendekatan berbulan-bulan untuk membuka kasus-kasus itu.

“Susah dan pakai banget untuk buruh ngakuin. Kami [mendapatkan akses mudah] di KBN karena sudah ada interaksi panjang dengan buruh perempuan, dengan relawan posko, dengan FBLP [Federasi Buruh Lintas Pabrik],” ujar Ika. Para buruh perempuan ketakutan menceritakan pelecehan seksual karena mereka ditekan dari pihak pabrik dan lingkungan sosial, menurut Ika.11Ini adalah kasus lama yang sudah terjadi dari tahun ke tahun. Pada penempatan promosi pula, perempuan menempati tempat terendah atau menengah dan jarang ada yang mencapai posisi eksekutif. Inti masalahnya karena adanya bias budaya yang memasung posisi perempuan sebagai pekerja domestik dan dianggap bukan pencari nafkah utama. Hal ini bertentangan dengan UU No.7 Tahun 1984 pasal 11 ayat, “Hak atas upah yang sama, termasuk manfaat dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan yang nilainya sama, seperti juga kesetaraan perlakuan dalam menilai kualitas pekerjaan”. Begitu pula banyaknya kasus pelecehan terhadap pekerja perempuan dari atasannya, agar tak dipecat atau diturunkan jabatannya. Apalagi hari ini sudah dirancangnya RUU Omnibus Law12 yang di dalamnya menghapuskan hak normatif buruh perempuan dan melanggengkan sistem kerja kontrak serta pembayaran buruh yang dihitung perjam. Sudah pasti akan semakin memberatkan pekerja. Mengenakkan para investorSelain itu pengakuan prinsip-prinsip kesetaraan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak untuk hidup tanpa rasa takut dari kekejaman dan pelecehan pun diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pasal 28I ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Sejalan dengan itu, pekerjaan yang layak dalam decent work for all didasarkan pada 4 (empat) pilar yaitu dengan mengutamakan prinsip-prinsip dan hak mendasar di tempat kerja (bebas dari kerja paksa, adanya kebebasan berserikat, non diskriminasi dan bebas dari pekerja anak), memberikan perlindungan sosial terhadap resiko-resiko yang timbul dalam melaksanakan tugas, dengan tanpa mengurangi kesempatan bekerja serta memberikan kesempatan untuk adanya dialog sosial.P

Prinsipnon diskriminasi sebagai hak dasar pekerja di tempat kerja dalam hubungan industrial ditujukan untuk memberikan kenyamanan bekerja diatur dalam Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan yang Sama bagi Laki-Laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Berdasarkan kedua konvensi ILO tersebut, pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan perlakukan yang sama tanpa ada perbedaan, pengecualian dan pilihan lain yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik dan kebangsaan yang mengakibatkan berkurangnya kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan, jabatan ataupun upah.b. Diskriminasi di ranah organisasi, pendidikan, dan kesehatan“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari sila ke-5 Pancasila tersebut sangat jelas bahwa ideologi bangsa ini menyiratkan akan kesetaraan hak bagi seluruh kaum, baik itu perempuan maupun laki-laki. Hak dan kewajiban bukan hanya dimiliki oleh satu kalangan tertentu, akan tetapi diperuntukkan bagi setiap elemen masyarakat. Salah satu wacana yang dapat dipetik Dari ideologi bangsa Indonesia adalah mengenai konsep kesetaraan gender. Hal ini juga diperkuat dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) Tahun 2012. Walaupun aturan mengenai kesetaraan gender tersebut sudah ada, namun masih sangat minim peran perempuan dalam pendidikan dan berorganisasi, padahal kesempatan bagi kaum perempuan sudah sangat terbuka lebar dalam ranah pendidikan dan organisasi.

Dalam organisasi banyak ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan yg terjadi Tanpa disadari oleh pelaku maupun korban. Contohnya : anggapan perempuan adalah manusia lemah yang membuat hambatan khusus bagi perempuan itu sendiri, seperti tuntutan harus pulang karena jam malam, tuntutan perempuan yang tidak boleh keluar sendiri malam hari, perempuan yang merasa malu ketika berbicara di dalam forum, perempuan yang dianggap lemah dan tak bisa andil dalam adanya aksi, perempuan yang takut memimpin karena merasa tak lebih baik dengan laki-laki dan lain sebagainya, hal-hal tersebut muncul tanpa adanya landasan yang jelas.

Tetapi untuk jabatan sebagai seorang pemimpin khususnya di bidang-bidang dalam organisasi di kalangan mahasiswa masih didominasi oleh sosok laki-laki. Ada banyak sekali organisasi mahasiswa yang terdiri dari beberapa organisasi, baik organisasi intra maupun ekstra kampus, dan berbagai UKM, yang notabene pemimpin dari masing-masing organisasi tersebut di dominasi oleh seorang laki-laki. UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa sama halnya seperti kegiatan ekstrakurikuler yang adalah di lembaga sekolah, di mana aktivitas kegiatannya dilakukan di luar jam pembelajaran. Hal ini masih sangat kontras dengan berbagai aturan mengenai konsep kesetaraan gender, di mana seorang perempuan masih berkutat pada ranah urusan rumah tangga (sekretaris, bendahara) dan bukan memperoleh kesempatan sebagai seorang pemimpin (ketua/ kepala).13Kebebasan berbicara atau berpendapat juga sudah jelas merupakan suatu hal yang di jamin oleh negara kita. Bukti akan hal itu tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (3) yang berbunyi: 

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Namun, apa yang terjadi dalam realitas justru sebaliknya.pelanggaran-pelanggaran ham mengenai kebebasan berpendapat masih kerap terjadi. Tanggal 12 April 2017, ELSAM merilis sebuah berita tentang pembubaran aksi buruh. Sebagaimana yang di laporkan, para buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) tangerang raya, yang menuntut penyelesaian kasus￾kasus yang berkaitan dengan perburuhan justeru di bubarkan secara paksa.

Pada senin 8 Mei 2017, Detikcom melaporkan terkait dengan pembubaran pameran kesenian di Daerah Istimewa Yogyajarta (DIY). Pameran seni ini menampilkan karya-karya seni seniman andreas Iswanarto. Menurut pengakuan Andreas, dia dengan kawan-kawanya sedang mempersiapkan karya sampai akhirnya datang 30-an anggota ormas yang kemudian 

membubarkan pameran kesenian bertema “Aku masih utuh dan kata-kata belum binasa”. Bukan Cuma itu, pembubaran ini pun di warnai dengan penyitaan dan perampasan beberapa karyua Andreas dan beberapa lembar puisi Wiji Thukul di ambil. Menurut informasi dari tempo, pada 9 Mei 2017, ormas yang membubarkan acara kesenian ini adalah Pemuda Pancasila14. Dan masih banyak lainnya, yang didalamnya termasuk adanya kaum laki-laki maupun perempuan.

Belum lagi persoalan immawan Randy dan kawan-kawan yang mendapatkan represi hingga tembakan yang menyebabkan mereka yang terdiri darilim aktivis pro demokrasi pada aksi 23 september hingga 30 september yang melakukan aksi penyikapan harus kehilangan nyawa.

Insiden-insiden di atas jelas menunjukan bobroknya demokrasi kita hari ini. Indonesia yang sudah dengan berani menyatakan diri sebagai negara demokrasi, sudah sepantasnya menerapkan secara ekstensif dan tidak hanya sebatas pada kontetasi elektrolal semata yang hanya bersifat lima tahun Sekali. Sudah seharusnya, indonesia menerapkan demokrasi seluas-luasnya. Mewujudkan kebebasan berpendapat yang semestinya bagi rakyat.Tragedy kekerasan seksual buah dari kegagalan system pendidikan. Pendidikan yang mecerdaskan adalah tulang punggung kemajuan bangsa harus menjadi hak dasar manusia dimuka bumi untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang berilmu dan pemeratan secara social atau amanah (UUD Pasal 31). Namun secara praktis bahwa ketika logika pendidikan diubah menjadi logika ekonomi kaptalistik maka yang terjadi adalah ketimpangan akses pendidikan dan peningkatan angka putus sekolah dan masa depan tidak jelas yang dirasakan oleh rakyat tekhusus Perempuan. secara garis besar bahwa data komnas HAM dan laporan (UNESCO) menyatakan angka putus sekolah paling banyak dan rendahnya kualitas hidup masih didominasi oleh perempuan. 

Disisi lain wacana pidato presiden jokowi ingin menciptakan kualitas SDM namun harapan itu berbanding terbalik dengan seluruh alur pendidikan secara kurikulum, pembangunan dan tenaga hanya di arahkan menjadi kapitalisasi pendidikan yang membuat penderitaan tersendiri yang Dialami oleh rakyat terkhusus usia produktif laki maupun perempuan usia dini, dewasa maupun tua NKRI.

Fakta lapangan membuktikan secara komprehensif bahwa anak perempuan menjadi Statistic peningkatan putus sekolah disetiap tahunnya dibanding laki-laki akibat pola pikir yang digunakan oleh masyarakat maupun kebijakan Negara lewat UUPT, UUsisdikan no 20/2013 lebih condong menjadi sifat yang ekonomistik dan lembaga mencari keuntungan serta diikuti dengan doktrin kesanggupan laki -bekerja mencari nafkah, sementara perempuan hanya di buat dalam ruang domestik. kondisi ini menegaskan bahwa adanya kesenjangan gender atas hak anak perempuan untuk memajukan derajatnya menjadi manusia yang berguna dan hak atas akses pendidikan. Sebagai contoh, kasus kekerasan seksual di JIS tahun 2014, dan kekeserasan terhadap pelajar SD bukit tinggio Sumatra dan mahasiswa di UNISI Mahasiswa UII Yogyakarta januari 2017 Serta pelecehan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh karyawan dan guru dijakarta dan bahkan hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan kasus yang sama (2014-2019). Artinya kasus kekerasan dilembaga pendidikan belum pernah serius diselesaikan, pemerintah hanya berwaca meningkatkan solusi pengawasan pendidikan namun sebaliknya yang terjadi mereka telah mengelksploitasi hak dan kedaulatan raktat.Persoalan kesehatan juga menjadi ajang kematian bagi perempuan ketika system harus menyandarkan pada administasi BPJS berkelas 1,2,3 dengan biaya yang terus meningkat sampai 160/individu setiap bulanya dan kualitas perawatan yang tidak ber,mutu. . Hal ini sejalan dengan situasi yang dialami oleh perempuan ketika saat operasi melahirkan, menyusui dan haid dan penyakit apapun bentuknya harus dihitung berdasarkan kemampuan keuangan orang berung saja baru perwatan dan bahkan secara jaminan pengobatan dan kualitas tidak disediakan secara merata. Kebijakan yang mengekang hak atas kesehatan gratis tersebut adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia terutama kaum perempuan. Sejatinya setiap individu baik perempuan maupun laki-laki pantas mendapatkan hak yang sama atas dirinya dalam perwujudan hak-hak asasi manusia. Sepantasnya perempuan terbebas dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun no fisik, diskriminasi dan eksploitasi. Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia yang pengaturannya secara eksplisit terdapat di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia RI No. 30 Tahun 1999 pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 51. Dari pasal-pasal tersebut dapat diintisarikan mengenai hak-hak perernpuan di bidang politik dan pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan pengajaran, ketenagakerjaan, kewarganegaraan, dalam ikatan dan putusnya perkawinan serta dalam melakukan perbuatan hukum, walaupun secara teori mengenai hak-hak perempuan dijamin oleh pernerintah, namun dalam prakleknya seringkali hak￾hak tersebut terabaikan. Hak apa saja? Berikut lima di antaranya merupakan hasil dari Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang ditandatangani pada 1979 dalam konferensi yang diadakan Komisi Kedudukan Perempuan PBB.Begitu pula di dalam keluarga, budaya patriarki menyebabkan adanya diskriminasi dan kekerasan bahkan eksploitasi yang terjadi. Anak laki-laki dan perempuan dibedakan hak-haknya, mulai hak berpendidikan sampai hak-hak lainnya. Perempuan dilarang pulang malam, sedangkan laki-laki tak masalah. Laki-laki boleh memilih pasangan sedangkan perempuan hanya boleh menerima langsung tanpa memilih. Dan hari ini semakin dilanggengkan dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga yang juga mengatur bahwa perempuan yang sudah berstatus menjadi istri seorang laki-laki, wajiblah hanya melakukan pekerjaan rumah tangga. Tak hanya itu, bahkan RUU ini membahas terkait seksualitas manusia.Akibat kapitalisasi pendidikan mengakibatkan pendidikan di dudukan seperti barang dagangan, perdagangan pendidikan menyebabkan generasi bangsa sulit untuk mengakses bangku pendidikan. karena untuk berpendidikan kita harus mengucurkan dana cukup besar dan harga pendidikan yang terus naik dan mahal setiap tahun menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan itu terlihat masih ada penduduk yang buta huruf, Berdasarkan data BPS penduduk usia di atas 10 tahun yang buta huruf pada 2017 mencapai 4,08% dari total populasi penduduk usia di atas 10 tahun. Sementara penduduk usia 15-45 tahun yang buta huruf sebanyak 4,5%. Dan masih ada daerah-daerah padat buta aksara seperti Papua (22.88%), Sulawesi Selatan (4,63%), Sulawesi Barat (4,64%), Nusa Tenggara Barat (7,51%), Nusa Tenggara Timur (5,24%), dan Kalimantan Barat (4,21%).

Menurutkamus kata komersial atau commercialbermaknamemperdagangkan.Komersialisasi Pendidikan dapat berarti memperdagangkan Pendidikan. 

Menurut (Kahar, 2007) istilah komersialisasi Pendidikan mengacu pada dua pengertian yang berbeda. Pertama, pendidikan dengan program dan perlengkapan yang mahal. Lembaga seperti ini tidak dapat di sebut dengan istilah komersialisasi pendidikan karena tidak memperdagangkan pendidikan. Biaya yang tinggi digunakan untuk fasilitas sarana dan prasarana serta memberikan gaji kepada tenaga pendidik menurut standar. Sisa anggaran yang diperoleh dipergunakan kembali untuk menanam infrastruktur pendidikan. Hal ini tidak akan mengancam idealisme pendidikan nasional, tetapi juga harus diperhatikan karena dapat menimbulkan pendiskriminasian.Kedua, Pendidikan yang hanya mementingkan uang namun mengabaikan kewajiban pendidikan. Komersialisasi pendidikan ini biasa dilakukan oleh lembaga atau sekolah yang menjanjikan pelayanan pendidikan, namun tidak sepadan dengan uang yang telah diberikan. Pada lembaga atau sekolah seperti ini sisa anggaran yang diperoleh tidak ditanamkan kembali untuk infrastruktur pendidikan, melainkan untuk anggota yayasan atau pihak-pihak yang menguasai lembaga tersebut. Salah satu akibat munculnya komersialisasi pendidikan adalah pemberian hak otonomi pada perguruan tinggi negeri. Hal ini dapat mengakibatkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu saja. Komersialisasi di perguruan tinggi negeri akan positif asalkan mutu pendidikan terus di kembangkan.

Komersialisasi pendidikan berdampak biaya pendidikan yang mahal dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang berasal dari kelas sosial bawah. Hal ini menjadi penyebab masyarakat mengeluh dengan biaya pendidikan yang semakin mahal dari jenjang pendidikanterendah hingga tertinggi. Pendidikan dijadikan sebagai lading bisnis, pendidikan diibaratkan supermarket yang menyediakan berbagai barang yang diperlukan pelanggan beserta biaya untuk mendapatkannya, dengan pendidik sebagai kasir yang melayani pelanggan, yaitu peserta didik.15

Berikut beberapa hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan :

1. Hak dalam ketenagakerjaan, yaitu setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan. 

2. Hak dalam bidang kesehatan, yaitu perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan. 

3. Hak yang sama dalam pendidikan, setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. 

4. Hak dalam perkawinan dan keluarga, perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri.

5. Hak dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.Impunitas Pelaku kekerasanPenegakan hukum tentang kekerasan terhadap perempuan, semestinya menjadi penting diantara banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi yang ada, pengusutan tuntas dan peradilan terhadap pelaku haruslah tetap dijalankan sesuai prosedur yang ada, namun kenyataannya masih banyak kasus yang didapati bahwa pelaku tidak mendapatkan hukuman yang semestinya, atau bahkan tidak diselidiki secara komprehensif, melainkan seakan mendapatkan kekebalan terhadap hukum yang berlaku. Salah satu contoh yang terjadi ialah kasuspencabulan terhadap anak berinisal R (16) hingga tewas. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang berkomitmen mengawal kasus pencabulan terhadap anak yang berinisial R (16) hingga tuntas. Kasus pencabulan terhadap R yang dilakukan seorang pelatih beladiri, AG (35) terjadi di GOR Bulu Tangkis Palaran lantai 2 Kota Samarinda pada Januari 2018. Kasus ini telah disidangkan selama 3 kali dengan hasil keputusan sidang terdakwa berupa vonis bebas murni oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Samarinda melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriSamarindaNomor:822/Pid.Sus/2018/PN.Smr tanggal 18 Desember 2018.

Lebih lanjut, JPU telah menyerahkan Memori Kasasi kasus tersebut kepada Panitera Negeri Samarinda pada 9 Januari 2019. Hal ini didorong atas alat bukti dan alat bukti petunjuk yang terkuak saat persidangan. Dalam memori kasasi tersebut juga disampaikan bahwa putusan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa yang mengaku tidak pernah melakukan pelecehan seksual dan mengabaikan fakta hukum dari saksi yang diajukan pihak korban. Selain itu hal serupa juga terjadi pada kasus yang menimpa mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan mantan guru honorer SMAN 7 Mataram seakan menjadi bukti nyata atas kekurangan hukum Indonesia menangani kasus kekerasan seksual. Bukannya mendapat perlindungan dan pelaku Kekerasan seksual mendapat penanganan yang diharapkan, korban justru dijatuhi hukuman. Hal ini seolah memberikan perlindungan hukum kepada pelaku sehingga memotivasi orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Mahasiswi UGM, Agni (bukan nama sebenarnya), membutuhkan waktu satu tahun untuk berani melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpanya. Secara logika, Agni memberanikan diri untuk melapor agar mendapatkan keadilan. Namun, salah satu pejabat rektorat UGM malah menganalogikan kasus Agni sebagai kucing yang diberi ikan asin. Analogi kucing yang diberi ikan asin seolah menegaskan bahwa Agni memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan kekerasan seksual kepadanya. Logika yang berjalan adalah, tidak ada kucing yang tidak suka diberi ikan asin. Kemudian, Agni sebagai ikan asin dalam analogi tersebut dengan suka rela menawarkan dirinya untuk dimakan kucing.Korban Membutuhkan Pemulihan yang KomprehensifK Kekerasan seksual yang melibatkan perempuan berbagai usia yang menjadi korban sering mengalami gangguan kesehatan reproduksi dan bahkan trauma psikis, hal ini membutuhkan pemulihan yang komprehensif dan pendampingan-pendampingan yang seharusnya menjadi hak-hak korban. 

Namun dilihat dari tindak lanjut kasus-kasus yang telah terjadi masih banyak yang tidak mendapatkan pemuihan, penanganan serius baik penyembuhan berbagai gangguan kesehatan yang menjadi dampak fisik dari kekerasan seksual, maupun gangguan psikis atau trauma tertentu yang dialami korban. Tak jarang hanya dilakukan penanganan cidera fisik namun tidak menangani psikis, atau bahkan tidak mendapatkan penanganan serius dari pihak pemerintah maupun yang lain.

Laporan Komnas Perempuan mencatat proses pemeriksaan polisi yang seringkali justru menambah trauma kepada korban. Korban penghakiman digital berinisial HA disangka berperan dalam sebuah video seks pada 2017 lalu. Dalam rangka membuktikan bahwa HA tidak berperan di dalam video tersebut, pihak polisi menelanjangi dan memfoto tubuh HA berkali-kali. Alasannya: untuk membandingkan fisik HA dengan pemeran perempuan dalam video. Proses hukum yang berbelit ini membuat banyak kasus kekerasan seksual tidak tercatat. Belum lagi akses terhadap bantuan dan pendampingan dari Komnas Perempuan, LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), dan lembaga-lembaga terkait yang belum terjangkau oleh orang-orang yang tinggal di daerah terpencil. Laporan Komnas Perempuan bisa jadi hanya puncak gunung es dari banyaknya kasus kekerasan lain yang korbannya memilih untuk diam.Untuk itu, dukungan pemerintah dan payung hukum yang jelas diperlukan untuk melindungi korban. Selain pelaku dapat lebih mudah dijerat, pemulihan trauma korban pun ikut terjamin.Melihat kondisi perempuan saat ini yang banyak tidak menyadari adanya praktek-praktek diskriminasi, eksploitasi, kekerasan seksual dan juga kekerasan verbal atau non verbal yang marak terjadi disekitar kita dan sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, bahkan korban tidak sempat berfikir bahwa itu adalah hal-hal pelecehan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi identik dengan kebebasan untuk menyuarakan pendapat, termasuk kebebasan bagi pihak pers. Sebagai penganut sistem demokrasi, sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk menegakkan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan cermin sistem demokrasi yang ideal. Sebab melalui kebebasan pers masyarakat dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Kebebasan pers dalam negara demokrasi diperlukan agar pers bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Secara garis besar, kebebasan pers bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan adanya kebebasan pers, pers dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi sehingga memperkuat dan mendukung masyarakat untuk berperan di dalam demokrasi.

Sejumlah wartawan yang melakukan peliputan demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja di Jakarta, pada Kamis (8/10) kemarin turut mendapat tindakan represif hingga diamankan oleh aparat kepolisian. Sedikitnya, lima orang jurnalis dari berbagai media massa ditangkap saat melakukan peliputan dalam unjuk rasa tersebut. Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin mengecam tindakan represif terhadap sejumlah jurnalis yamg mendapatkan kekerasan hingga penangkapan saat melakukan peliputan demonstrasi penolakan Omnibus Law di Jakarta. “Di Jakarta saja kami mencatat sedikitnya lima jurnalis yang mendapatkan kekerasan. Belum ditmbah pers mahasiswa,” kata Ade kepada JawaPos.com. Indeks kebebasan pers di Papua masih sangat buruk. Jurnalis yang melakukan kerja-kerja jurnalistik diintidasi, diteror, bahkan dibungkam lewat pemblokiran akses jaringan internet di Papua dan Papua Barat pada pertengahan Agustus 2019 lalu oleh pemerintah. Selain memblokir akses internet, media-media lokal yang mewartakan fakta-fakta kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga asli Papua oleh aparat juga dibungkam. Jurnalis yang meliput di lapangan mengalami intimidasi, kekerasan, distigmatisasi dengan pelabelan jurnalis pro separatis.

 Pers di Indonesia secara nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asa, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun, sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam sistem liberalisme saat ini di Indonesia walau telah dijamin kebebasan oleh Undang Undang tidak sedikit wartawan yang kemudian dipenjarakan, diintimidasi, disiksa bahkan ada yang dibunuh. Di banyak daerah, wartawan di negeri ini yang melakukan kesalahan adminitrasi diadili di peradilan umum, telah tejadi kriminalisasi terhaap pers. Pers pada kenyataannya tidak lagi bebas di era reformasi. Para wartawan yang bekerja tanpa pamrih demi menyampaikan informasi kepada masyarakat sering dihadapkan dengan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE yang selalu digunakan sebagai senjata untuk mengbungkam pers di negeri ini. Kondisi ini tentu menjadi perhatian kita bersama, karena pers masuk pada pilar keempat, sudah patutnya dikembalikan pada fungsinya, hentikan kriminalisasi terhadap pers.Demonstrasi penolakan terhadap UU Cipta Kerja terjadi di tanggal 6 sampai 20 Oktober 2020.


 Sepanjang aksi demonstrasi dilakukan, terdapat beberapa fakta berupa bagaimana tindakan represif aparat Kepolisian dalam menangani massa aksi. Tindakan-tindakan represif ini dimulai dari bentuk pembungkaman yang ditujukan kepada para demonstran. Merujuk pada laporan dari KontraS, setidaknya ada tiga klaster dari bentuk pembungkaman tersebut. Pertama, adanya penghalangan massa aksi. Ini ditandai dengan pencegatan dan penangkapan secara sewenang-wenang para peserta aksi di berbagai tempat sebelum mereka sampai di lokasi unjuk rasa. Mereka juga dihadapkan dengan mobilisasi dari segelintir organisasi kemasyarakatan. Kedua, adanya ancaman melalui ranah akademik. Salah satu bentuk dari ancaman ini ialah bahwa Kepolisian akan mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi pelajar yang mengikuti aksi demonstrasi. Ada pula ancaman berupa penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak rektorat dan mahasiswa yang memuat sanksi pemecatan bagi para mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi. Ini diperparah dengan adanya larangan oleh pihak kampus seperti yang berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) terhadap segala bentuk konsolidasi mahasiswa di lingkungan kampus yang bersangkutan.Ketiga, adanya penyerangan melalui ranah digital. Indikasi akan penyerangan ini terlihat dari beberapa hal seperti pengambilalihan secara paksa nomor hotline bantuan hukum sebagaimana yang dialami oleh tim advokasi penanganan kasus kekerasan pada massa aksi di Surabaya. Lalu, timbul framing buruk yang dialami oleh para aktivis kala menggunakan media sosial untuk mengabarkan situasi massa aksi di lapangan atau menyuarakan pendapat serta kritik terhadap pemerintah. Bentuk lain dari penyerangan ini ialah adanya mobilisasi sejumlah akun media sosial beserta kelompok￾kelompok buzzer yang menyebarluaskan fitnah dengan tujuan untuk mendiskriminasi dan mendiskreditkan elemen gerakan-gerakan rakyat. Aksi pengamanan yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap para demonstran UU Cipta Kerja terwujud dalam banyak bentuk yang diklasifikasikan sebagai tindakan yang represif ketimbang aksi yang mengamankan keadaan. Beberapa di antaranya ialah seperti upaya pembungkaman sebelum dimulainya demonstrasi, intimidasi dan represi terhadap massa aksi dengan memaki, memukul, dan menendang, penyemprotan air dengan water cannon, dan penembakan gas air mata terhadap para demonstran. Ini diperparah dengan laporan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang mendapat setidaknya 1.900 dokumentasi dalam bentuk foto dan video yang mengabadikan tindakan-tindakan represif tersebut. Para pihak yang menjadi korban pun sangatlah beragam—mahasiswa, aktivis, buruh, jurnalis, hingga warga biasa yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan demonstrasi yang sedang berlangsung.

Setelah adanya bentuk-bentuk pembungkaman, tindakan represif yang dilakukan oleh aparatur negara berlanjut di tengah-tengah berlangsungnya aksi demonstrasi. Tidak sedikit dokumentasi yang mengabadikan fakta akan brutalitas aparat yang bertugas terhadap para demonstran. Selain itu, brutalitas aparat tersebut terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam skala masif dan menjadi sorotan berbagai media. Satu di antaranya ialah tercantum dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Yayasan 

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 16 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se-Indonesia.17Kita sebagai masyarakat Indonesia sudah sewajibnya membekali diri dengan pengetahuan￾pengetahuan mengenai kesetaraan gender dan juga saling memahamkan antara sesama bahwa masih adanya praktik-praktik kekerasan terkhusus kepada perempuan. Perempuan dan laki-laki mempunyai semangat perlawanan yang tinggi dalam berjuang bersama, dan sudah sepantasnya saling memahamkan satu dengan lainnya. Dalam menyuarakan perampasan kesejahteraan rakyat, terkhusus hak-hak perempuan hari ini 

Aliansi Gerakan Perempuan bersama Rakyat memperingati Momentum Hari Perempuan Internasional, melakukan penyikapan dengan menggelar aksi long march dan Mimbar bebas di tigatitik berbeda yaitu depan Stadion Gajayana, Perempatan BCA, dan depan Gedung Balai Kota Malangsecara berurutan. Metode dalam penyampaian propaganda yaitu dengan melalui orasi politik dan puisi.

Aksi penyikapan yang dilakukan bertujuan untuk mempropagandakan dan menyuarakan kepada masyarakat luas akan problematika ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi dan bentuk-bentuk perjuangan perempuan, serta menghimpun kekuatan massa luas untuk mengajak dan menyatakan 

sikap dengan perwujudan terkait tuntutan berikut :

“Hancurkan Kapitalisme, Sahkan RUU-PKS dan Wujudkan 

Kesejahteraan Sosial Berbasis Gender”

1. Lawan dan hentikan pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender di lingkungan masyarakat, pendidikan, dan pekerjan, serta wujudkan akses pemulihan komprehensif bagi korban;

2. Hapuskan segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan, serta wujudkan masyarakat tanpa budaya patriarki;

3. Berikan hak hak normatif buruh, terkhusus buruh perempuan dan berikan sanksi tegas bagi 

perusahaan yang mempekerjakan perempuan hamil;

4. Berikan tempat pengasuhan anak buruh di tempat kerja atau kawasan industri ;

5. Tolak RUU ketahanan keluarga dan Cabut UU No.11 Tahun 2021 Tentang Cipta Lapangan Kerja 

beserta turunannya;

6. Tolak RUU diskriminatif gender dan wujudkan kedaulatan ekonomi politik bagi rakyat;

7. Sahkan RUU Perlindungan PRT dan Cabut Perpu serta PP Hukuman Kebiri;

8. Rativikasi konvensi ILO 190 tentang Penghapusan kekerasan di dunia kerja;

9. Berikan pendidikan seks berperspektif gender di semua ranah serta wujudkan ruang aman bagi anak dan perempuan;

10. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan;

11. Wujudkan kebebasan berkumpul, berserikat, berorganisasi, berekspresi dan menyatakan 

pendapat di muka umum bagi rakyat;

12. Hentikan kriminalisasi dan wujudkan kesejahteraan masyarakat adat dan minoritas;

13. Hentikan segala bentuk diskriminasi berbasis gender, dan berikan kebebasan orientasi seksual 

terhadap setiap individu di tengah masyarakat;

14. Berikan kebebasan pers lokal, nasional, dan internasional di seluruh Indonesia terutama 

wilayah west papua;

15. Hentikan Kormersialisasi di seluruh ranah, terutama sektor kesehatan dan berikan jaminan 

kesejahteraan seluruh tenaga medis.

17 https://fh.unpad.ac.id/di-balik-sepatu-aparatur-negara-observasi-terhadap-tind Organisasi yang terlibat dalam Aliansi : IMM “Aufklärung” Teknik, IMM “Supremasi” Hukum, SMI Malang 

Raya, PEMBEBASAN, Kopri Sunan Ampel, P3 EM UB, Kohati Hukum Brawijaya, Biro Keperempuanan 

BEM FH UB, SDMN, AMP, Sosialis Muda, Ceng Oren, dan Feminis Malang.

Bergeraklah perempuan bersama rakyat! Salam Perjuangan, Abadi Perlawanan!

Hidup Perempuan yang Melawan, Hasta La Victoria Siempre! VivaLasMariposas!

#InternationalWomensDay

#IWD8Maret2021

#CabutRUUOmnibusLaw

#CabutRUUCilaka

#TolakRUUKetahananKeluarga

#SahkanRUUPKS

#SahkanRUUPerlindunganPRT

#HidupRakyat

#HidupBuruh&BuruhPerempuan

#HidupPerempuanYangMelawan

#SalamPembebasan

#AbadiPerjuangan

Narahubung: Icha(085705701099)

Rama(085816665357)

Post a Comment

0 Comments