Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TUTUP FREEPORT, TOLAK OTSUS JILID-II & BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA WEST PAPUA

Doc: AMP dan FRE UNTUK WP.KK MALANG .
7/04/21.


 Pernyataan Sikap!!!!


ALIANSI MAHASISWA PAPUA KK KOTA MALANG & FRONT RAKYAT INDONESIA UNTUK WEST PAPUA


TUTUP FREEPORT, TOLAK OTSUS JILID-II & BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA WEST PAPUA


Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Amakanie, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak  Wawawawawawa...wa...wa...wa...wa!


Sejak kehadiran PT.Freeport masyarakat menjadi terpuruk, dimarjinalkan, terutama rakyat bangsa Papua Barat yang mendiami disana. Rakyat Papua Barat terus memperjuangkan hak demokratis untuk penentuan nasib sendiri dan menuntut agar PT. Freeport ditutup. Masyarakat adat, lebih khususnya masyarakat Amungme terus dibantah dengan moncong senjata.  Pengunsian terjadi dalam beberapa tahun ini, terutama masyarakat yang mendiami di area PT. Freeport atau di Nemangkawai Amungsa, serta wilayah Papua pada umunya. 

Hasil dampak Buruk terhadap dua suku terbesar di Mimika merupakan kekerasan yang sampai saat ini masih belum diselesaikan secara bermartabat; Freeport Mc Moran sendiri pernah menyumbangkan militer untuk melakukan kekerasan-kekerasan terhadap masyarakat setempat dan menghadirkan peran suku atas hak ulayat wilayah adat. 

Pencemaran yang dihasilkan PT. Freeport dengan membuang limbah Tailing di lingkungan mengakibatkan ekosistem biota di air maupun darat megalami pencemaran yang buruk dan juga menyebabkan berbagai penyakit yang diderita masyarakat, Freeport melakukan ilegal loging yang berlebihan dan hampir sebagian urusan tidak pernah melibatkan masyarakat untuk melakukan perjanjian-perjanjian tetapi dengan seenaknya Freeport Mc Moran melakukan secara sepihak.


Freeport Mc Moran melakukan tambang terbesar dengan kekuatan militer yang berlebihan, mulai sejak tahun 1967 rezim orde baru dan memulai eksplorasi pada 1970-an, areal Freeport Mc Moran dikendalikan oleh militer Indonesia dengan beranggapan bahwa menjaga “Objek vital atau daerah yang harus di jaga” penjagaan sepanjang 46 mil, dari pelabuhan Amamapare (Sekitar 30 km dari kota Timika) hingga puncak gunung Nemangkawi dan setiap orang yang masuk kesana, entah suku asli maupun luar dari itu masuk melalui Mil 26 dan Mil 28 dengan pengawasan ketat oleh militer Indonesia dan harus ada tanda pengenal (ID card), jika tidak ada bahkan masyarakat asli pun dilarang masuk.  Pada 7 April Tahun 1967 usai tanda tangan kontrak karya Freeport Mc Moran pertama militer Indonesia membangun Helipad dan Basecamp di lembah Waa dan Banti sekitar gunung  Nemangkawi, sehingga sejak itulah masyarakat sekitar tidak menerima kehadiran militer Indonesia. Rapat khusus yang di buat oleh Freeport Mc Moran dan pemerintah Indonesia untuk mengirim TNI angkatan darat ke Tsiga demi mengamankan aktivitas eksploitasi, sekitar 60 orang suku Amungme menjadi korban dalam insiden tersebut. Freeport Mc Moran melalui militer Indonesia dan pemerintah Indonesia mengusir masayarakat suku Amungme dengan cara operasi militer.


Kompleksitas permasalahan yang terjadi di tanah Papua mengendap bagai api dalam sekam. Percikan-percikan ekspresi Rakyat Papua terus-menerus muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan, kekerasan, dan pengingkaran akan kemanusiaan. Negara (baca: kekuasaan pemerintahan Indonesia) menyumbang peran yang paling besar dalam melaksanakan kekuasaannya di atas tanah Cendrawasih ini. Rangkaian kebijakan pembangunan dan intervensi politik dan kekerasan menunjukkan bagaimana tanah Papua seperti daerah lainnya di Indonesia telah dijadikan "Objek Penderitaan" tanpa henti. Pertanyaannya sederhana, mengetahui tanahnya kaya, mengapa rakyat Papua hingga kini masih ada yang miskin? Bagaimana hak-hak dasar rakyat Papua dan identitas politik budaya mereka dihargai oleh negara?


Berangkat daripada kondisi dan situasi diatas, maka kami dari Aliansi Mahasiswa Papua KK Malang & Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, menyatakan sikap dan menuntut :


 1. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa West Papua.


2. Tolak Otonomi Khsus Jilid II


3. Tuntaskan Dan Adili Pelaku Pelanggaran Ham Di Papua.


4. Hentikan Operasi Militer Di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua Dan Seluruh Wilayah West Papua


5. Hentikan Segala Bentuk Perampasan Tanah Adat Dan Sumber Daya Alam Di West Papua.


6. Hentikan Kriminalisasi Aktivis Pro-Demokratis.


7. Akui Bahwa Bangsa West Papua Telah Merdeka Sejak 1 Desember 1961 Dan Kembalikan Hak Manifesto Kebangsaan West Papua.


8. Tarik Militer Organik Dan Non-Organik Dari Seluruh Tanah West Papua.


9. Tutup Pt. Freeport, Bp ,Lng Tangguh, Mncs, Mife, Blok Wabu Dan Lainnya, Yang Menjadi Dalang Kejahatan Kemanusiaan Di West Papua.


10. PBB Harus Membuat Resolusi Untuk Mengembalikan Kemerdekaan Bangsa West Papua Yang Telah Menyatakan Kemerdekaan Pada 1 Desember 1961 Sesuai Dengan Hukum

Internasional.


11. Berikan Ruang Demokrasi Dan Akses Bagi Jurnalis Dan Media Nasional Dan Internasional Di West Papua.


12. Hentikan Berbagai Diskriminasi Realis Dan Program Kolonial Indonesia Di West Papua.


13. Stop Pemekaran Kabupaten Dan Provinsi Di West Papua.


14. Bebaskan Seluruh Tahanan Politik West Papua.


15. Lawan Rasisme.


16. Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan Papua.


17. Lawan Seksisme, Sahkan Ruu Pk-S


18. Hapus UKT Dan Seluruh Biaya Pendidikan Selama Masa Pandemi.


19. Hentikan Kriminalisasi Gerakan Rakyat.


20. Tolak PHK Sepihak, Bayar Upah Buruh 100% Ditengah Pandemi.


21. Cabut Omnibus Law Cipta Kerja No 11 2020.


22. Kapolda metro jaya segara bebaskan kawan kami Roland levy dan Nelvi malamo


23. Kapolda kota malang segara adili pelaku rasis Kapolres kota malang terhadap mahasiswa papua 


Medan Juang, 07 April 2021

#FreeWestPapua #PapuaLivesMatter #TutupFREEPORT #TolakOtsusJilid2 #BerikanHakMenentukanNasibSendiriBagiBangsaWestPapua #TolakOmnibusLaw




Post a Comment

0 Comments