Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

MAHASISWA LANNY JAYA (HIPMA-LANI) SE-JAWA DAN BALI MENYATAKAN SIKAP KEPADA JOKOWI " TARIK MILITERIS DARI NDUGA DAN PUNCAK PAPUA".

 

Doc: Mahasiswa Papua Lanni sejawa bali.

SURABAYA, Suara monyet.com_  PERNYATAAN SIKAPI IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA KABUPATEN LANNY JAYA    (HIMPA-LANI) SE-JAWA DAN BALI

                                                                       Kemerdekaan rakyat Papua sudah terbukti pada tanggal 1 Desember 1961, namun klonial Indonesia mengambil paksa melalui Pepera 69, hal itu tidak masuk akal, sebab itu, Harus tanggung jawab klonial Indonesia terhadap sejarah rakyat Papua untuk berikan hak menentukan nasibnya sendiri sebagai solusi demokratik bagi rakyat Papua" tutur Jefron Kogoya.      

Tarik militeri dari wilayah Papua, karena militer adalah alat untuk mengamankan kepentingan ekonomi politik di west Papua dan untuk membunuh rakyat Papua" tutur Roi.  

Darurat Kemanusiaan Masyarakat Sipil Di Kabupaten Puncak Papua, kabupaten Intan jaya dan kabupaten Nduga

Rilis Pers:

Sejarah  panjang retantang perestiwa   penembakan yang terus terjadi di seluruh tanah Papua dan terlebih khusus  wilayah Nduga, intan jaya dan puncak papua. sampai hingga saat ini menjadi daerah operasi militer akibat operasi sehingga masyarakat di bunuh, ditindas dan di kriminalisasi oleh militerisme Indonesia.

Semenjak terjadi kasus penembakan di Kabupaten Nduga, Intan jaya dan Puncak Papua. Kami mahasiswa Lani jaya melihat pendekatan-pedekatan militeristik yang di lakukan oleh Jakarta dapat memberikan dampak buruk untuk masyerakat Lapago sehingga  5 warga sipil menjadi korban tembakan di kab puncak papua Distrik Gome Utara - Kampung Yaiki-Maiki pada 19-20 November 2020  4 warga sipil meniggal dunia dan 1 terkena tembakan dibagian dada. Peristiwa ini belum ada penyelesaian dari Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Pusat, terlebih lagi belum ada perhatian khusus dari lembaga (KOMNAS HAM). 

Melihat kebijakan pemeritah pusat dalam hal penanganan persoalan 3 kab kota yaitu Nduga, Intan jaya, puncak papua  dan pada umumnya seluruh tanah papua, bukanya mau menyelesaikan persoalan yang telah terjadi di papua , tetapi mala justru memperparah keadaan, sehingga  masyarakat, Nduga Intan jaya, puncak dan seluruh Lapago dan pada umumnya papua mengalami ganguan psikologi yang dapat mengakibatkan trauma, ketakutan terhadap TNI/POLRI.

 Maka kami Himpunan pelajar dan mahasiswa Lani jaya tegas kepada (Ir Jokowi Dodo)  untuk mengubah kembali kedaan di seluruh tanah papua  dan menarik kembali segala bentuk operasi militer organik dan non-organik yang ada di seluruh tanah papua. 

Kami melihat Operasi Militer yang terjadi di Kabupaten Nduga, Intan jaya dan puncak papua disebabkan oleh Jakarta melakukan pendekatan militer organik dan non-organik  di seluruh tanah.

Kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini presiden republik indoneg  (Ir. Joko Widodo) serta MENKOPOLHUKAM (Mahfud MD), mencabut kembali label teroris dan tarik seluruh  TNI/POLRI yang ada di kab Nduga, Intan jaya, puncak papua dan pada umumnya seluruh tanah papua.

Maka dengan ini, kami himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten lanny jaya (Hipma-Lani) Se-Jawa dan Bali menuntut agar:

Tarik Militer organik dan non-organik di Kabupaten Puncak Papua intan jaya dan Nduga seluruh Tanah Papua.

Hentikan Operasi Militer di Kabupaten Puncak Papua.intan jaya dan Nduga

Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini dinas Pendidikan segera mencabut Memorandum Of Understanding (MOU).  

Segera membuka akses Jurnalis di Kabupaten Puncak Papua dan intan jaya dan Nduga seluruh Tanah Papua.

KOMNAS HAM segera menyelesaikan pelanggaran HAM di Kabupaten Puncak Intan jaya dan Nduga

Segera mencabut pelabelan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai teroris.

Tolak Otonomi Khusus dan Daerah Otonom Baru (DOB) di seluruh Tanah Papua.

Pemerintah Kabupaten Puncak Papua, intan jaya dan Nduga Pemerintah Propinsi Papua, pemerintah provinsi Papua barat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Papua, intan jaya dan Nduga beserta Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua segera memperhatikan masyarakat sipil yang sedang mengungsi di Kabupaten Puncak Papua.

Kami juga meminta pemerintah tetangga seperti lanny jaya, tolikara, puncak jaya pada umumnya seluruh tanah papua dll segera memperhatikan masyarakat sipil di  Nduga, Intanjaya, dan Puncak papua dimana kondisi saat ini, karena ini berbicara mengenai kemanusisaan, mereka adalah bagian dari kami.

 Persekutuan gereja-geraja Indonesia (PGI) sebagai lembaga gereja besar di Indonesia bias ikut serta berperan aktif melihat permasalhaan umat di tanah Papua.                        

Mengetahui

SEKERTARIS HIMAP-LANI  SE JAWA DAN BALI


IVAN YIGIBALOM


Menyetujui

Badan Pengurus Pusat (IPMAP-LANI) Se-Jawa dan bali


ARLED YIGIBALOM


Surabaya, 09/ Mei 2021

Post a Comment

1 Comments