Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Krisis Kemanusiaan di Kabupaten Puncak Papua

 


IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA KABUPATEN PUNCAK    (IPMAP) SE-JAWA DAN BALI

 

Doc: Mahasiswa puncak se-Jawa Bali.

                                                              

 Suara monyet Papua.com. Surabaya 26 Juni 2021 mahasiswa menyatakan sikap:

Semenjak terjadi kasus penembakan terhadap 5 orang warga sipil di Distrik Gome Utara - Kampung Yaiki-Maiki, Kabupaten Puncak Papua, pada tanggal 19-20 November 2020. Namun kasus terbaru kembali terjadi pada tanggal 06-08 Juni 2021 yang menewaskan 4 orang warga sipil di Distrik Amukia, Desa Eromaga, Kabupaten Puncak Papua. Hingga kini korban tewas telah mencapai 9 orang yang semuanya adalah warga sipil, dua diantaranya adalah anak-anak sekolah. Kini ada sekitar 833 populasi warga sipil dari beberapa distrik, kampung di Kabupaten Puncak Papua yang mengungsi hingga ke hutan-hutan dan kabupaten-kabupaten terdekat.

Hal ini menambah rentetean kasus kekerasan militer (TNI-POLRI) terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak Papua, namun sampai saat ini belum ada perhatian serius terkait penyelesaian konflik dari krisis kemanusiaan yang dialami oleh warga sipil di kabupaten Puncak Papua, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Operasi militer sampai saat ini masih terus berlangsung di Kabupaten Puncak Papua di 5 Distrik, 26 Kampung, dan 26 Gereja.  

Operasi Militer yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua, disebabkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dibawah Pimpinan Mayjen Lekagak Telenggen, yang telah melakukan penembakan terhadap Kepala Badan Intelejen Negara Wilayah Papua, pada tanggal 25 April  2021 Di Kampung Ndampet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua. Hal ini kemudian direspon cepat oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo serta Menkopolhukam, Mahfud MD, yang  menginstruksikan kepada TNI/POLRI untuk segera memburu dan menangkap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di Kabupaten Puncak Papua. Namun naasnya justru masyarakat sipil yang menjadi korban atas aksi pengejaran yang dilakukan oleh TNI/POLRI tersebut.

Dalam operasi ini, TNI/POLRI telah melakukan serangan udara dan darat dengan menggunakan 3 helikopter yang mengakibatkan masyarakat sipil dari 5 Distrik, 26 Kampung dan 26 Gereja di Kabupaten Puncak Papua harus terpaksa mengungsi ke hutan-hutan dan kabupaten-kabupaten terdekat.

Berikut adalah daftar pengungsi di Kabupaten Puncak Papua, 

dari 5 Distrik yang mengungsi terdapat 26 kampung dan 26 Gereja: 

Distrik Ilaga

1. Kampung Wuloni/Gereja Wuloni

2. Kampung Tagaloa/Gereja Tagaloa 1

3. Kampung Tuwunikime/Gereja Tuwunikime


Distrik Ilaga Utara

1. Kampung/Gereja Maki

2. Kampung/Gereja Akunobak

3. Kampung/Gereja Paluga

4. Kampung/Gereja Palumbur

5. Kampung/Gereja Olen

6. Kampung/Gereja Duagi

7. Kampung/Gereja Mayuberi


Distrik Gome

1. Kampung/Gereja Upaga

2. Kampung/Gereja Efesus

3. Kampung/Gereja Tegelobak

4. Kampung/Gereja Misimaga


Distrik Gome Utara

1. Kampung/Gereja Tobanggi 1

2. Kampung/Gereja Tobangggi 2

3. Kampung/Gereja Walenggaru

4. Kampung/Gereja Mundidok 1

5. Kampung/Gereja Mundidok 2


Distrik Beoga

Kampung Yulogoma/Gereja 

Kampung Milawak/Gereja 

Kampung Damber/Gereja 

Kampung Tingilber/Gereja 

Kampung Dagibum/Gereja 


Sampai saat ini, belum ada langkah serius yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi Papua serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Puncak Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (DPRP) Papua dalam menyikapi operasi militer yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua. Dan juga, KOMNAS HAM yang belum merespon operasi militer yang sedang berlangsung di Kabupaten Puncak Papua.

Kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Puncak Papua (IPMAP) Se-jawa dan Bali sangat menyayangkan pernyataan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, dalam menyikapi persoalan di Kabupaten Puncak Papua dengan menggunakan pendekatan militeristik.

Maka dengan ini, kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Puncak (IPMAP) Se-Jawa dan Bali menuntut agar:

Hentikan Operasi Militer di Kabupaten Puncak Papua.

Tarik Militer organik dan non-organik di Kabupaten Puncak Papua dan seluruh Tanah Papua.

Pemerintah Propinsi Papua, dalam hal ini dinas Pendidikan segera mencabut Memorandum Of Understanding (MOU) yang memberikan kewenangan kepada TNI-POLRI untuk mengajar di sekolah-sekolah di seluruh Distrik, Kabupaten Puncak Papua.  

Segera membuka akses Jurnalis indenpenden di Kabupaten Puncak Papua dan seluruh Tanah Papua.

Meminta kepada media cetak, elektronik, maupun online untuk memberitakan secara jujur terkait kondisi rakyat di Kabupaten Puncak Papua sesuai dengan asas jurnalisme.

KOMNAS HAM RI segera membentuk tim pencari fakta terkait penyelesaian krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua.

Segera mencabut pelabelan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai teroris.

Tolak keberlanjutan  Otonomi Khusus papua dan pemekaran wilayah (DOB) di seluruh Tanah Papua.

Pemerintah Kabupaten Puncak Papua, Pemerintah Propinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Papua,  Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi papua (DPRP), Majelis Rakjat Papua (MRP) dan Dewan Adat Papua, agar segera memperhatikan masyarakat sipil yang sedang mengungsi di Kabupaten Puncak Papua.

 Lembaga esekutif dan legislatif segera hentikan konflik internal dan lebih serius menangani persoalan krisis kemanusiaan yang dialami  rakyat Kabupaten Puncak Papua.

 Lembaga-lembaga gereja dan tokoh-tokoh agama di seluruh tanah papua segera mengambil sikap tegas demi keselamatan umat TUHAN di kabupaten Puncak Papua.

                                        

    Badan Pengurus Pusat (IPMAP) Se-Jawa dan bali 


                                    Kelanus Kulua  

                         


                           Surabaya, 26 juni  2021.

Post a Comment

0 Comments