Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Bebaskan Victor Yeimo Tanpa Syarat.

 Bebaskan Victor Yeimo Tanpa Syarat.

Dok: Viktor Yeimo.


Ketakutan negara terhadap situasi dan kondisi di Tanah Papua menjelang berakhirnya Otonomi khusus Papua tahun 2021 juga pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021, mendorong Negara Kolonial Indonesia melakukan pra-kondisi untuk mencegah perlawanan rakyat Papua, mulai dari pengiriman TNI Polri, pelecehan teroris terhadap organisasi Perjuangan Pembebasan Papua, Internet di tekedown di Jayapura dan Sekitarnya sejak 1 Mei 2021 hingga 7 Juni 2021 dan lockdown yang diperketat dengan berbagai macam administrasi yang mempersempit ruang gerak dikalangan rakyat Papua.

Pra-kondisi tersebut membuat tepat pada 9 Mei 2021, Victor F Yeimo, aktivis Pembebasan Nasional West Papua, ditangkap secara semena-mena dan tidak sesuai prosedur oleh Satgas Nemengkawi (TNI Polri) di Jayapura, Papua. Polisi menuduh Victor melakukan tindak pidana makar atas dasar partisipasinya dalam aksi protes anti-rasisme di Jayapura yang berlangsung akhir bulan Agustus 2019 dimana Victor menuntut Referendum bagi Papua. Dengan tuduhan itu polisi bisa mengancam Victor dengan pidana penjara seumur hidup. Frans Wasini juga ditangkap dengan tujuan untuk memberatkan kasus dugaan terhadap Victor.

Semenjak ditangkap, Victor ditahan tiga bulan dalam tahanan isolasi (solitary confinement) yang pengap, tidak ada sinar matahari, bahkan satu-satunya ventilasi udara ukurannya hanya 30 cm. Akses bagi keluarga dan pengacara untuk menemuinya juga dibatasi. Akibatnya kondisi fisik Victor semakin buruk dan kurus serta sakit maag dan paru-paru yang dideritanya semakin akut dan dikabarkan batuk-batuknya juga sering keluar darah.

Kasus Victor belum selesai tepat pada tanggal 21 Mei 2021 Pengusuran paksa Asrama Rusunawa dan Sakura oleh Rektor UNCEN dan PB PON. Itu terbukti bahwa Rektor dan PB PON melakukan penggusuran paksa, dengan menggunakan tangan Satuan Polisi Pamong Praja, polisi, dan tentara.

Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 menjadi ajang perlombaan, terutama investor asing untuk melihat daerah stategis untuk berinvestasi. Selain itu menjadi alat legitimasi kampanye internasional bahwa Papua baik-baik saja bersama Indonesia dan 21 Tahun Otsus di Papua berhasil membangun serta mensejahterakan orang Papua. Papua ditunjukan sebagai tuan rumah PON untuk memulai babak baru sesudah Omnibus Law dan Otsus disahkan masing-masing lalu. Yang pada kenyataan rakyat Papua sudah menolak dengan keras.

Sementara pada tanggal 16 Agustus 2021 rakyat Papua melakukan aksi Demonstrasi guna meminta kepolisian untuk penuhi hak-hak Victor dalam tahanan lebih khususnya soal kesehatan. Dalam Demo itu TNI Polri membubarkan paksa massa aksi dengan Water Kanon bahkan salah satu peserta aksi atas nama Ferianus Asoo di Yahukimo Papua di tembak dan Meninggal setelah dirujuk ke RS.Bhayangkara Jayapura, Papua. Tepat tanggal 20 Agustus 2021 Victor diperiksa di RSUD Dok 2 Jayapura. Dokter melakukan 3 (tiga) bentuk pemeriksaan yaitu pemeriksaan ludah, pemeriksaan rongseng dan pemeriksaan USG. Hingga saat ini Victor di rawat di RSUD Dok 2 Jayapura.

Sementara itu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) melakukan penyerangan terhadap Posramil di kampung Kisor pada tanggal 2 September 2021 yang mengakibatkan 4 orang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) meninggal dunia.

Merespon itu, negara mengerahkan ratusan personil TNI dan Polri ke Maybrat dengan dalil ‘pengamanan’, serta pengejaran pelaku. Pada tanggal 3 September 2021, Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari Letnan Kolonel, Arm Hendra Pesireron mengaku bahwa 100 sampai 150 personel telah dikerahkan. Ini belum menghitung jumlah personel tetap di Maybrat dan Sorong Selatan. Sehingga saat ini diperkirakan jumlah militer telah mencapai 400-an personel. Dan mereka telah menguasai seluruh Maybrat.

Akibatnya Hampir 2.000 warga masyarakat sipil di kabupaten Maybrat wilayah Aifat Selatan, tepatnya di kampung Kisor dan Awet Maym telah mengungsi keluar dari desa mereka sejak tanggal 3 September 2021 akibat operasi besar-besaran oleh militer Indonesia. Dan saat ini para pengungsi sedang tersebar di beberapa kampung tetangga seperti Aitinyo, Sabun, Susmuk, dan sebagainya. Ada juga yang masih bertahan di hutan dengan bahan makanan seadanya sampai saat ini. Aktivitas belajar-mengajar pun ‘mati’ total, peternakan, perkebunan milik warga tidak terurus, rumah dan harta benda semuanya ditinggalkan.

Inilah wajah asli TNI dan Polri di atas tanah air West Papua. Kondisi di wilayah Maybrat hari ini sama persis perlakuanya seperti di Intan jaya, Nduga dan Puncak Papua, bahkan di seluruh West Papua sejak 1961 hingga hari ini. Pendudukan Indonesia dengan pola militeristik telah menelan 500.000-an lebih jiwa penduduk asli Papua, ribuan masyarakat juga kehilangan rumah, ternak, dan harta benda. Bahkan tidak sedikit rakyat Papua yang lahir dan tumbuh di bawah teror psikologi juga fisik. Ditambah lagi dengan ingatan kekerasan militer masa lalu yang selalu menghantui bayang-bayang kehidupan orang Papua membuat hidup orang Papua kian buruk dan hancur di atas tanah airnya.

Operasi militer selalu menjadi solusi Indonesia untuk menangani konflik berkepanjangan di West Papua. Ini menunjukan dengan jelas bahwa Indonesia tidak punya niat baik sama sekali untuk menyelesaikan persoalan Papua, selain menambah deretan luka dan kekerasaan.

Otonomi Khusus (Otsus), pembangunan jalan dan infrastruktur, serta gagasan tentang kesejahteraan untuk West Papua telah menjadi sampul untuk menutupi kekerasan sistematis negara yang berkepanjangan, masif dan terstruktur. Sebab, hanya dengan cara itu eksistensi kekuasaan negara borjuis yang menjajah untuk meghisap darah dan keringat manusia dapat terus dipertahankan.


Begitulah hukum menopang jalannya ketidakadilan terhadap bangsa tertindas. Bahkan melalui hukumnya negara ini terus-menerus menggencarkan penderopan pasukan organik dan non-organiknya ke tanah Papua. Sampai sekarang praktik militeristik itu telah menelan puluhan ribu korban jiwa. Pelbagai bentuk pelanggaran HAM menyasar OAP begitu rupa: dianiaya saat di pasar dan di sekolah; diperkosa di jalur sepi pegunungan; diculik dan dihilangkan paksa sewaktu bekerja; ditembak mati sepulang sehabis beribadah; dibakar dan ditusuk lalu dimasukan ke parit atau rerompahan sampah; disisir, digeledah, lalu ditangkap langsung dari rumah-rumahnya; dan disulap kampung halamannya menjadi arena pertempuran melenyapkan kelompok yang distigma (politik rasial) sebagai kriminal bersenjata, separatis maupun teroris.

Praktik-praktik kekerasan inilah yang meneror hari-hari bangsa tertindas. Sementara untuk mencari keselamatan dari kekejian militerisme dan rasisme, maka sampai sekarang belasan ribu OAP masih mengungsi di hutan-hutan rimba. Sedangkan TNI-Polri terus-menerus dikirim negara untuk menduduki, menjarah, dan membangun pos-pos polisi dan tentara di atas perkampungan-perkampungan yang telah ditinggalkan penduduknya. Dalam seminggu terkahir saja, sudah 1.300 pasukan organik dan non-organik didrop ke sana. Dikirimnya mereka membawa mandat sederhana: duduki wilayah, teror warga, jaga stabilitas, bahkan jangan segan-segan membunuh.

Penangkapan Victor Yeimo saat ini merupakan salah satu, bukan satu-satunya, dari rangkaian brutalitas dan represi negara kapitalis republik Indonesia terhadap gerakan rakyat hari ini. Negara akan semakin represif lagi apabila rakyat terus-terusan diam. Persatuan antar elit borjuasi dan persekutuan antara penindas maupun penghisap harus dilawan dengan persatuan rakyat. Dengan front persatuan. Mengumpulkan sebanyak mungkin, kekuatan, buruh, tani, mahasiswa, mama-mama pasar, dan seluruh rakyat terindas di Indonesia maupun Papua untuk mempertahankan dan merebut hak-hak yang kian dirampas tirani, termasuk pembebasan Victor Yeimo.

Rakyat Papua harus membangun alternatif politik, tidak boleh lagi menitipkan nasip politiknya melalui elit-elit birokrasi, kepanjangan tangan dari mesin penindasan, klonial Indonesia di West Papua. Elit-elit borjuasi lebih focus mengurusi dan mengambil keuntungan dalam proyek-proyek untuk Suksesi PON Indonesia di Papua dan tidak memperdulikan nasib rakyat papua yang mengungsi akibat Operasi Militer Indonesia di Nduga, Puncak, Intan Jaya dan Maybrat.

Sudah saatnya rakyat Papua Bersatu, bangun politik rakyat berbasis solidaritas yang lebih luas dengan rakyat tertindas di Indonesia juga Dunia untuk hancurkan Imperialisme, hapuskan klonialisme dan lawan militerisme.

Catatan ini ditulis dengan tujuan Pendidikan, Penyadaran untuk Perjuangan bagi Pembebasan Manusia.


Sumber: petisi rakyat Papua.

Post a Comment

0 Comments