Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Otsus Papua Sudah Sampai di Mana?


Dok: AMP pusat.








Oleh, Abby Douw.


Otsus Papua Sudah Sampai di Mana?

Bulan Juli lalu, Jakarta teken Otonomi Khusus jilid 2 lanjut di Papua, melalui UU nomor 2 Tahun 2021. Aspirasi Rakyat Papua yang diteriakkan melalui Petisi Rakyat Papua, Jakarta bungkam. Jakarta bungkus dan penjara dalam sel Isolasi bersama Victor Yeimo. Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri bilang "Biar saja dia sampai tua di penjara". 

Itulah tampang Jakarta, negara kolonial Indonesia. Jakarta tidak punya niat tuntaskan status politik, kasus HAM, pengungsi Nduga, Intan Jaya, dan sebagian Rakyat Papua yang mengungsi ke luar negeri. Jakarta kasih biar aspirasi rakyat, busuk dan tua di meja ruangan istana presiden Jokowi.

Jakarta tidak punya telinga untuk duduk dengar, sejauh bicara mengenai masalah Papua dan aspirasi rakyat. Bagi Jakarta, tuntaskan aspirasi Rakyat Papua adalah "kerugian besar."

59 tahun Jakarta tidak peduli dan hirau terhadap penderitaan Rakyat Papua. Alih-alih amankan Papua dan mengejar TPNPB, Jakarta kirim militer dan lancarkan operasi militer. Jakarta tangkap rakyat Papua secara brutal. Jakarta usir Rakyat Papua dari tanah leluhurnya, lalu sibuk dulang emas.

Otonomi Khusus adalah produk politik kolonial, payung suprastruktur hukum yang lahir dari penolakan rakyat terhadap kontrol penuh Jakarta atas Papua. Proyek Otsus 2001, adalah proyek bagi-bagi kekuasaan antara Jakarta dan Papua (elit politik). Dalam beberapa batasan, Orang Papua dibiarkan memimpin dan mengatur daerahnya sendiri. Dalam banyak hal, Jakarta tetap kontrol penuh proyek ekonomi, politik, hukum, dan keamanan di Papua. 

Alih-alih menjadi penguasa baru, elit Papua justru dijadikan wayang dan mainan partai politik borjuasi kolonial yang dipertontonkan di hadapan Internasional. 

Tahun 2015, Gubernur Lukas Enembe (LE) pernah turun di Jakarta bawa dua masalah: pertama, masalah Otsus yang gagal dan kedua, masalah smelter harus dibangun di Papua. Namun, LE hanya bawa pulang satu kantong plastik hitam besar yang berisi penghianatan. Elit politik Papua yang minim modal dan kekuatan politik hanya dipaksa duduk diam di kursi jabatan dan menikmati penghianatan demi penghianatan oleh Jakarta.  

Kolonialisme adalah dominasi, bangsa penjajah dominasi bangsa yang dijajah. Kolonialisme bikin Papua hanya menjadi gudang bahan mentah. Selanjutnya kelimpahan hasil produksinya dinikmati oleh penjajah. Rakyat Papua disingkirkan dari aktivitas produksi dan melarat. Kolonial catat Papua di urutan provinsi paling miskin di Indonesia. Padahal, jika dihitung2 secara keseluruhan Papua memberikan lebih banyak daripada yang selama ini dibayangkan. Rakyat dibiarkan alami ketergantungan akut (agar mudah diadu).

Otonomi Khusus bukan isu yang momentuman atau timbul tenggelam. Otsus adalah hukum aturan main administrasi pemerintahan/kolonialisme di Papua. Dan harus terus ditolak dengan solusi penentuan nasib sendiri. 

Setelah 21 tahun berjalan, Orang Papua yang telah lama dianggap tidak produktif dibatasi. Hak membangun partai politik lokal dihapus; aturan Daerah Otonomi Baru dan Pemekaran diatur langsung oleh Jakarta. Sesuai bunyi pasal 68B UU 21 Tahun 2021, "Pemerintah berwenang melakukan pengawasan represif terhadap Perdasus, Perdasi, danKeputusan Gubernur." Jakarta tunjuk Wapres Ma'aruf Amin sebagai pembina Otsus. Sebuah langkah yang tentu saja memberikan legitimasi agak Jakarta semakin leluasa mengeruk kekayaan alam Papua.

Lantas bagaimana dengan Rakyat?

Tentu saja, di bawah langit kolonialisme, rakyat mengalami penjajahan ganda. Dijajah bangsa penindas dan kelas borjuasi dari bangsa sendiri. Otsus tidak ada urusannya dengan perbaikan harkat dan martabat Rakyat Papua. Papua di bawah Otsus, tidak ada masalah/aspirasi rakyat Papua yang dituntaskan Jakarta.

Namun, penting bagi kita untuk menarik garis, bahwa "tidak ada otonomi khusus tanpa rakyat Papua." Artinya, tanpa rakyat, bangunan politik dan hukum tidak akan lahir. Elit boleh ribut sejauh kepentingan mereka terganggu, namun suara-suara mereka hanyalah sekadar raungan harimau tanpa gigi.

Gerakan mobilisasi massa rakyat Papua yang melahirkan Otonomi Khusus. Maka untuk menguburkan otonomi khusus hanya bisa dilakukan oleh rakyat melalui organisasi, konsolidasi, dan aksi mobilisasi massa, bukan perundingan elit-elit Jakarta dan Papua.

Post a Comment

0 Comments